Mar Kempong dan Kuas Gambarnya

Saya punya teman waktu kecil di Bogeman, namanya Maryanto alias Mar Kempong. Tak jelas mengapa dia dipanggil begitu. Konon dia terlambat melepas kempongnya ketika anak-anak yang lain sudah tak lagi tergantung kempogan. Kebiasaan di kampung saya memang begitu, nama dirubah seenaknya sesuai dengan yang paling tampak. Ada Nyah Jambu karena punya pohon jambu, ada Bah Becak karena juragan becak dls. Makanya, tak ada warga kampung yang memelihara monyet aka kethek.

Umurnya selisih empat tahun dari saya, tetapi karena sering tak naik kelas ketika SD, kami dalam kelas yang sama. Mar Kempong adalah anak yang paling sering tidak naik kelas dibanding semua anak di kampung kami. Dia tak sanggup berhitung dan membaca. Tentu saja tak jarang menjadi sasaran olok-olokan. Setiap bulan Juni, adalah waktu yang paling menegangkan untuk Mar Kempong.

Mar Kempong adalah anak bungsu dari enam bersaudara. Ibunya berjualan gorengan dan ayahnya bekerja serabutan. Kakak-kakaknya juga tak pandai di sekolah, tetapi dibanding Mar Kempong, saudara-saudaranya jauh lebih baik. Mereka tinggal di rumah sangat sempit berlantai tanah. Setelah saya lulus SD mereka pindah karena rumahnya akan dipakai pemilik tanahnya.

Suatu hari, Mar Kempong menggambar di buku kotak-kotak saya yang bisanya digunakan untuk mengerjakan matematika. Luar biasa. Gambar laba-labanya bagus sekali. Saya lalu memintanya menggambar apa saja: kucing, kelereng, gatot kaca, sandal jepit. Saya selalu kagum terhadap gambarnya. Saya, yang tak berbakat sama sekali menggambar, tapi selalu kagum dengan orang yang pandai menggambar. Gambar saya tak lebih dari dua gunung, matahari, satu jalan ditengah dan sebuah rumah. Kadang saya gambar dua ekor burung di tengah awan, yang saya contoh dari gambar pak Guru di papan tulis. Mar Kempong juga jago main kelereng, mengejar layangan dan bermain tomprang (kartu). Pokoknya dia jago bermain apapun selain menghitung dan membaca. Jadi kemampuannya inilah yang membuatnya tidak terlalu diganggu walaupun sering tak naik kelas.

Kakak sulung Mar Kempong, Supri yang menjadi tukang becak di usia akhir 20an ternyata jago basket. Itu baru diketahui setelah umurnya tak lagi remaja. Kemampuannya diketahui setelah beberapa kali menemani dan mengantarkan pelanggannya ke tempat basket. Dia lalu memperkuat grup basket, yang sekali lagi tingkat kampung sampai kemudian terpaksa harus lebih sering menunggu di becak.

Mar Kempong sekarang bekerja menjadi tukang gambar alias desainer di pabrik plastik di kampung tetangga. Nasibnya lebih baik daripada Supri yang menjadi tukang becak atau Maryadi, kakak lainnya yang mengangkut sampah di kampung kami. Paling tidak, Mar Kempong tidak perlu berpeluh dan bersahabat dengan bau sampah. Pada lebaran beberapa tahun lalu, dia tampak sumringah mengenakan baju baru.

Namun demikian, cerita Mar Kempong, memberikan gambaran tentang buruknya sistem pendidikan kita dan betapa parahnya kita sebagai orang tua.

Kemarin saya menghadiri annual speech di SD anak saya yang kedua, di Ainslie School Canberra. Salah satu acara adalah pemberian Awards dan disinilah letak kecemburuan saya terhadap sistem pendidikan di Australia. Di acara itu, beberapa piala dibagikan: Catur, Arts and Creativity, Matematika, Sains, Kepemimpinan, Sosial, Persistence dan Olahraga. Tentu saja, ada jauh lebih banyak anak yang tidak mendapatkan apapun.

Salah satu ciri paling penting dari cara pandang kita yang salah terhadap anak adalah kita selalu melihat anak dalam kapasitas yang tidak dia kuasai, ketimbang bakat yang dia miliki. Kita melihatnya dalam kapasitas What he/she cannot do daripada What he/she capable of. Karena selalu melihat kekurangan, kita dipaksa oleh sistem pendidikan dan gengsi lingkungan untuk meningkatkan apa yang anak kita tidak bisa dan bukan sebaliknya, meningkatkan kemampuan/bakat yang dimilikinya. Pendeknya kita lebih sering melihat kekurangan daripada kelebihan. Karena sibuk memperbaiki kekurangan, hasilnya bakat dan kemampuan anak menjadi kurang berkembang. Lebih buruk lagi, anak sekedar dihargai dalam persoalan Matematika, Bahasa Inggris dan Sains.

Itulah yang terjadi pada Mar Kempong dan Supri. Guru-guru di SD Mar Kempong yang hampir ambruk, atau orang tuanya yang banting tulang mencari utangan untuk makan keenam anaknya tak pernah menyadari kemampuan luar biasa Mar Kempong. Read the rest of this entry »

No Comments

wakil_gubernur_dki_basuki_tpPenistaan dan penghinaan terhadap agama, khususnya Islam di Indonesia, mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mulai yang bersifat keras dan tegas menista di awal tahun 1900an bergeser menjadi multi-interpretasi di tahun-tahun belakangan. Tulisan ini mengurai beberapa kasus penistaan agama Islam dan melihat konsekuensi politik terhadap Ahok.

Saya tidak memasukkan seluruh kasus penistaan terhadap Islam. Beberapa kasus membuat saya tak sanggup menuliskannya. Bahkan dalam proses menulis ini pun, beberapa kali saya berhenti sambil menata hati. Sebabnya sederhana, saya tak rela Agama dan terutama Nabi Muhammad ﷺ dihina sedemikian rupa. Beberapa sengaja tidak saya terjemahkan karena saya tak sampai hati melakukannya. Saya juga tidak bermaksud menyebarluaskan kebencian dan penodaan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa saya.

Muhammad Cheng Ho (2015) mencatat, salah satu penistaan Islam tertua dilakukan tahun 1915 dalam surat kabar Djawi Hiswara terbitan 11 Januari. Dalam Disertasi Takashi Shiraishi, yang kemudian diterjemahkan menjadi buku Jaman Bergerak, dalam sebuah naskah berjudul,“Pertjacapan antara Marto dan Djojo” tertulis sebuah kalimat,”Highness the Prophet (Goesti Kandjeng Nabi Rasoel) drank A.V.H. gin, drank opium, sometimes also liked to smoke opium”(Shiraishi, 1986, p. 188). Kalimat ini berasal dari “Suluk Gatoloco” yang anti-Islam dan anti-Arab yang terbit di akhir 1800an. Sebagai bentuk respon dan protes bagaimana colonial tidak memperdulikan Islam, Tjokroaminoto menginisisasi terbentuknya Tentara Kandjeng Nabi Muhammad (TKNM) di Surabaya yang bertujuan untuk “to defend the honor of Islam, The Prophet and Muslims.” Demonstrasi yang dilakukan TKNM 42 tempat di Jawa dan Sumatra mampu mendatangkan massa yang banyak. Cabang TKNM dibuka di beberapa kota di Jawa termasuk Yogyakarta dan Semarang.

Kedua, pada tahun 1930, Majalah Soeara Ooemum yang diterbitkan oleh Studieclub Indonesia menghina proses ibadah haji. Dalam tulisannya Ho, mengutip dari Ajip Rosidi, “Penulis mempertanyakan manfaat naik haji, menganggap orang-orang yang dibuang ke Digul karena membela bangsa, lebih mulia dari orang-orang yang naik haji karena hanya “menyembah berhala Arab”, serta menganjurkan orang Islam untuk pergi ke Demak saja daripada ke Makkah.” Sampai dengan awal abad ke-20, bahkan masih dipercaya oleh beberapa kalangan sampai sekarang, mengunjungi Demak yang merupakan tempat dan kerajaan pertama di Jawa yang memeluk Islam, sama saja dengan beribadah haji ke Mekkah (Graaf & Pigeaud, 1989). Haji di masa itu, dibatasi oleh pemerintah colonial, karena para ulama yang kembali dari Mekkah (yang disertai belajar agama selama beberapa tahun), dicurigai akan memberikan perlawanan ke pemerintah colonial.

Ketiga, pada masa Orde Lama, di tahun 1962, segerombolan masa PKI dan Gerwani menyerbu masjid Kembangkuning Surabaya. Konflik terjadi antara NU-PKI yang ingin menjadikan masjid sebagai markas Gerwani. Konflik terhenti setelah ada proses pengadilan terhadap beberapa oknum PKI. Tetapi, ketegangan terus memanas karena PKI mementaskan beberapa kesenian traditional seperti ludruk dan wayang yang bertema anti keTuhanan (Sumber disini).

Keempat, semasa awal Orde Baru tahun 1967, beberapa gereja di Makassar dibakar karena perkataan seorang guru, HK Mangunbahan. Dalam desertasi Mujiburrahman yang bisa didownload gratis (lihat bawah), dia merulis, “H.K. Mangunbahan, a Christian religious teacher at the Economic High School, Makassar, who said to his students that Muhammad was a stupid person because he was illiterate, and that Muhammad only married his nine wives and lived in adultery with other women” (Mujiburrahman, 2006, p. 38). Berikutnya, Mujiburrahman menulis: “On the day of 1 October, the Muslim high school student organization, PII, gathered in front of a Muhammadiyah health centre in Makassar where they made a declaration stating that they were ready to die as martyrs to defend Islam. Moreover, on the same day, through the HMI radio stations, the HMI leader, Jusuf Kalla (who later, in 2004, was to become Indonesia’s vice-president), instructed all members of HMI and other Muslim organizations to come to nearby mosques at 8 p.m. After the evening prayer (‘ishā’), the Muslims started attacking the Christian buildings, and the loud-speakers of the mosques shouting out “Allahu Akbar, defend your religion, be a martyr!” The Christian buildings attacked in the incidents were 9 Protestant churches, 4 Catholic churches, 1 nuns’ dormitory, 1 Academy of Theology, 1 office of the Catholic student organization, PMKRI, and 2 Catholic schools.”

Kasus yang paling menonjol selama Orde Baru adalah angket yang dibuat Majalah Monitor yang menjadi salah satu bagian dari grup Kompas-Gramedia Oktober 1990. Majalah tersebut memberikan hadiah 5 juta rupiah yang diundi dari pembaca yang mengirimkan “Tokoh yang paling dikagumi beserta alasannya.” Dari 33.963 lembar kartu pos yang masuk, Nabi Muhammad  ﷺ berada di urutan kesebelas. Tentu saja, di tengah kuatnya cengkeraman Orde Baru, nama Rasullullah berdasarkan angket kalah dari Presiden Soeharto (5.003 responden), BJ Habibie (2.975), Soekarno (2.662), Iwan Fals (2.431), KH Zainuddin MZ (1.633), Jenderal Try Sutrisno (1.447), Saddam Hussein (847), Ny Hardiyanti Indra Rukmana (800), Menpen H Harmoko (797) dan Arswendo Atmowiloto (663) (sumber disini). Protes keras muncul, Majalah dibredel  dan Arswendo, Pemimpin Redaksi dipecat dari perkumpulan wartawan dan dihukum lima tahun bui.

Ada banyak kasus penistaan agama di jaman reformasi, mulai dari sampul kaset Iwan Fals dan Ahmad Dhani sampai kasus Wattimury Peter. Peter adalah pensiunan yang merasa terganggu oleh suara sound system masjid ketika sholat Idul Fitri 2013. Dia protes karena berisik. Oleh Rumah Sakit Pertamina, Petrus dinyatakan orang gila (lihat disini). Pun demikian, dia tetap divonis tiga tahun penjara (lihat disini).

Bagaimana dengan Ahok?

Sebaiknya lihat dulu videonya berikut ini. Ada video full (1 jam 48 menit), ada yang dipotong dan ada yang dipotong pendek sekali. Semakin lama melihat video, semakin faham konteks. Ahok, seperti pejabat pada umumnya, berbicara kemana-mana dan tidak fokus ke program perikanan budidaya yang menjadi tema dasar diskusi.  Read the rest of this entry »

1 Comment

Penggarap Tanah PA

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 13 Oktober 2016

screen-shot-2016-10-13-at-4-03-14-pmscreen-shot-2016-10-13-at-4-07-40-pmSEJAK Kemerdekaan (atau mungkin sejak didirikan), dalam catatan saya, belum pernah terjadi rakyat menggeruduk berdemonstrasi ke Pura Pakualaman Yogyakarta, apapun sebabnya. Urusan tanah yang menjadi sumber ekonomi dan politik, selalu menjadi persoalan penting seluruh kerajaan. Walaupun sebagian orasi demo disampaikan dalam bahasa Jawa Krama, spanduk bernada keras dan belum pernah terjadi dalam tradisi protes terhadap institusi tradisional dalam masyarakat Jawa. Yang menilai segala sesuatu menggunakan rasa.

Protes paling keras yang secara tradisional dikenal hanyalah tapa pepe, berjemur bertelanjang dada di antara beringin kurung meminta keadilan Sultan. Sehingga, protes besar 15 September lalu yang salah satu spanduknya antara lain berbunyi “Paku Alam Jangan Pelit“, perlu disikapi dalam konteks masyarakat yang berubah.

Institusi tradisional seperti Pura Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta berbeda dengan pemerintah dan institusi modern lainnya. Keduanya ditegakkan dan didirikan dengan mekanisme patron-client yang dihubungkan melalui tanah. Raja sebagai patron, mendapatkan kesetiaan dan dukungan dari rakyat sebagai client yang hidupnya bergantung pada tanah sebagai sumber ekonomi masyarakat agraris.

Secara berkala setiap tahun, Raja menerima ungkapan terima kasih berupa hasil bumi dan ternak yang jumlahnya selalu kurang dari keuntungan yang diterima penggarap. Rakyat merasa dirinya harus ikut nyengkuyung sang Raja lewat momen penting seperti Grebeg, Jumenengan dan Mubeng Beteng. Hal ini berbeda 180 derajat dengan konsep negara modern dimana hubungan dibangun dengan logika impersonal yang menempatkan setiap orang sama, setara dengan perlakuan yang sama.

Karenanya, hubungan yang terjadi antara Panitia Ganti Rugi Bandara dengan pemilik dan penggarap tanah adalah hubungan putus. Hubungan itu selesai ketika masing-masing pihak merasa sudah mendapatkan dan memberikan rupiah yang disepakati. Tidak ada rasa ewuh pakewuh yang bermain, semuanya sudah digantikan melalui nominal transfer. Bagi yang tidak puas, ngganjel atau mangkel, silakan menempuh keadilan di pengadilan.

Kompensasi transaksional tidak serta merta bisa diterapkan dalam mekanisme ganti rugi penggarap tanah PA. Di satu sisi, pihak PA tidak akan rela dengan mekanisme ganti putus karena akan kehilangan basis pendukungnya, meskipun sebagian besar akan menempati tanah magersari sebagai tempat tinggal pengganti. Di sisi lain, petani penggarap merasa butuh rupiah karena kehilangan mata pencaharian yang dalam kondisi masyarakat yang semakin konsumtif, semakin besar tentu semakin baik. Selain itu, ganti rugi yang diterima Pakualaman juga meningkat karena tanah itu sudah diolah menjadi tanah produktif. Terlepas apakah petani penggarap pernah meminta izin atau menyerahkan bagian panen ke Pura yang mereka yakini sebagi pemilik tanah. Read the rest of this entry »

No Comments

Dimas Kanjeng Abal Abal

Kolom Kompas, 4 Oktober 2016

Pada 11 Januari 2016, Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang sekarang ini merajai berita nasional karena kasus penggandaan uang dan pembunuhan, dinobatkan sebagai Raja Anom. Gelar yang dipilih adalah “Sri Raja Prabu Rajasa Negara” yang mengigatkan kita pada gelar-gelar jaman Majapahit. Salah satu istrinya, diberi kedudukan permaisuri dengan gelar “Nyi Ageng Rahmawati” yang dekat dengan gelar kebangsawanan di Banten. Tulisan ini akan mengupas tentang kedudukan Taat Pribadi sebagai raja abal-abal, seabal-abal demonstrasi penggandaan dan pengadaan uang yang dilakukannya.

Sejak reformasi, bermunculan puluhan bahkan ratusan orang yang mengaku-aku sebagai raja dan sultan di seluruh Indonesia. Jumlahnya semakin lama semakin banyak. Sebagian besar dari mereka kemudian bergabung dalam organisasi-organisasi raja dan sultan yang sengaja mereka dirikan untuk memperkuat legitimasi para pengaku-aku bangsawan ini.

Pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Konstitusi kita mengatur bahwa setiap orang punya hak untuk berkumpul, berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Mereka juga menempuh jalur hukum sehingga mendapatkan akta notaris dan pengesahan dari instansi pemerintah yang menaungi organisasi kemasyarakatan. Pemerintah juga tidak bisa melarang jika ada warga negaranya yang menjahitkan baju warna-warni dan sedikit norak, membuat beberapa pin besar-besar yang terbuat dari emas atau kuningan yang di beberapa sisinya dipenuhi batu zirconia, dan kemudian mengaku sebagai Raja Madangkara misalnya. Sekali lagi, itu adalah ekspresi individual dan kebebasan konstitusional yang diatur undang-undang. Tapi sebenarnya, berapa jumlah kerajaan yang memiliki perjanjian panjang (lange contraact) dan pendek (korte verklaring) dengan Belanda sebelum Jepang datang?

Dokumen Belanda (Staatblad) mengatur terdapat 14 kerajaan/kesultanan di Indonesia yang memiliki kontrak panjang dengan Belanda dan 268 yang memiliki kontrak pendek. Di Jawa terdapat empat kesultanan yang berada di Yogyakarta dan Surakarta. Cirebon sudah menjadi bagian dari pemerintahan langsung (direct-rule) sejak diambil alih Inggris. Probolinggo, tentu saja tidak ada. Beberapa bagian di Jawa Timur adalah bagian dari Kasunanan Surakarta dan pemerintahan langsung. Selain kontrak panjang, ke 268 kontrak pendek yang diatur melalui Staatblad 1919/822 lebih banyak terdiri dari kepala-kepala desa maryoritas berada di wilayah Timur. Para kepala adat setingkat desa ini, misalnya di Maluku, Tapanuli dan Flores, juga disebut sebagai “Raja”.

Asosiasi Keraton Kesultanan Indonesia (AKKI) yang menobatkan Taat Pribadi menjadi Raja Anom mengklaim memiliki 147 anggota yang tidak terdaftar dalam Staatblad Belanda 1919. Read the rest of this entry »

No Comments

 

Here my discussion on Eve’s political update in Indonesian Update 2016. I started speaking at min 56.

Here some photos:

csbvebgusaa5-4l

csbvq4xukaaafvm

No Comments

Kalender Sultan Agungan

Kedaulatan Rakyat, Opini, 28 Juli 2016

screen-shot-2016-09-11-at-7-22-29-pmManusia selalu mendefinisikan dirinya melalui waktu. Oleh karena itu, setiap peradaban besar selalu memiliki hitungan waktunya sendiri. Hitungan waktu dibagi berdasarkan dua prinsip utama yaitu berputarnya bulan dan berputarnya matahari. Dari hitungan tersebut, dibuatlah kelender.

Kalender nasional yang dipakai kita saat ini misalnya, merupakan kalender Gregorian yang diperkenalkan Paus Gregory XII tahun 1582 setelah mengoreksi kalender Julian. Kalender ini menggunakan hitungan matahari. Kalender berdasarkan bulan ditemukan jejaknya pertama kali ditemukan di coretan gua di Lascaux, Perancis yang dibuat sekitar 15,000 tahun lalu. Hitungan bulan secara tradisional digunakan di mayoritas negara di Asia termasuk, China, India, Jepang, Korea, Thailand dll.

Saat Islam mulai kuat di Madinah, dibuatlah kalender Islam yang menggunakan hitungan bulan. Hitungan kalender Islam tidak dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW tetapi dimulai dari hijrah beliau dari Mekkah ke Madinah. Metode dan konsep kalender Islam mirip dengan kalender bulan lainnya, hanya penamaannya didasarkan pada budaya dan tradisi Arab ketika itu.

Orang Jawa selalu tertarik dengan waktu. Orang Jawa percaya bahwa perputaran semesta mempengaruhi kehidupan di dunia. Sehingga, sebelum Islam masuk di sekitar abad ke 14, orang Jawa sudah mengadopsi kalender Hindu dan Buddha sekaligus, termasuk segala mistisisme dan kemisteriusan di dalamnya.

Adaptasi Islam di Jawa tidak seperti terjadi di pesisir yang relatif menerima apa adanya. Di Jawa pedalaman misalnya di Mataram yang jejaknya masih ditemukan di Kasultanan Yogyakarta bergabung tiga elemen sekaligus, yaitu Islam, Hindu dan kepercayaan lokal (Woodward 1989). Penanda pokok dari kombinasi ini bisa ditemukan di arsitektur masjid (Aryanti 2013).

Penanda Islam-Keraton, sekaligus justifikasi kebudayaan Jawa terletak pada Kelender yang diciptakan oleh Sultan Agung pada 1633 M. Menurut sejarawan Merle Ricklef dalam tulisannya di Jurnal History Today (1999), Kalender Sultan Agungan merupakan salah satu kalender paling rumit di seluruh dunia. Read the rest of this entry »

No Comments


IMG_2045-810x639Akhir-akhir ini ada berita miris tentang penolakan beberapa tempat kos-kosan terhadap mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Kalau toh hal itu merupakan sebuah realitas sosial yang terjadi saat ini, sebenarnya akar persoalannya sudah berlangsung cukup lama. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya tinggal bersama teman-teman yang mayoritas berasal dari Manokwari, sebelum menjadi ibukota Papua Barat.

Selama empat tahun tinggal di Blok F, Catur Tunggal VIII Klebengan sejak tahun 1997-2001 saya tak pernah pindah kos, sehingga dapat mengamati berbagai penghuni kos yang berganti. Kos ini terdiri dari delapan belas kamar. Dua belas kamar masing-masing empat kamar yang membentuk huruf U, tiga kamar yang merupakan ekstensi huruf U yang diletakkan kurang beraturan di antara halaman yang luas dan tiga kamar yang letaknya di dalam dan dekat dengan rumah pemilik kos. Kos kami letaknya agak masuk di jalan buntu Klebengan walaupun lebar jalannya cukup rasional untuk masuk satu mobil.

Kos kami ini, karena fasilitasnya yang tak lebih dari kamar 3×3, sedikit teras dan empat kamar mandi yang baknya selalu dipenuhi jentik nyamuk, adalah incaran terakhir para pencari kos, termasuk saya. Tak mengenal Yogyakarta sebelumnya dan mencari kos saat daftar ulang, saya menjadi penghuni kos ini karena sekian banyak kos lain telah penuh. Lelah mencari, saya putuskan untuk menetap di kos yang katanya tidak akan menaikkan sewa tahunan jika saya tidak pindah. Penghuni kos rata-rata mahasiswa baru, yang juga lelah mencari sehingga akhirnya memutuskan untuk tinggal, tak terkecuali, delapan orang mahasiswa dari Manokwari.

Kecuali satu orang, tujuh orang mahasiswa asal Manokwari ini mengikuti berbagai program khusus di UGM dan di Universitas lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai PNS di Manokwari. Mereka datang di periode 1999-2000, tahun berikutnya semuanya pindah. Satu orang mahasiswa baru di APMD yang tinggal di kos paling depan, dekat pintu masuk, sedangkan yang lain tinggal di kamar U. Selain mahasiswa APMD, umur mereka rata-rata jauh lebih tua dari kami yang berada di awal 20-an.

Saya, di kamar nomor empat, bersebelahan kamar dengan mahasiswa Papua paling rajin di nomor tiga. Dia belajar D3 Kedokteran Hewan di UGM, walaupun sebelumnya telah memiliki ijasah D3 untuk bidang yang sama. Menurutnya, belajar D3 KH di Jayapura dan UGM jauh sekali bedanya. Walaupun sebenarnya hanya mengulang, dia merasa berat harus belajar lagi karena perbedaan kualitas pendidikan tersebut. Saya sering melihatnya belajar malam-malam dan membuat kopi untuk menahan kantuk. Kami sering mengobrol untuk urusan sepele.

Dua bulan setelah mahasiswa Papua datang, beberapa dari istri-istri mereka menengok, beberapa membawa serta anak yang masih balita. Mereka membuat jamuan yang tak pernah saya lupakan. Makanan special khas Papua dengan sagu yang dibawa langsung dari Papua. Bentuknya seperti lem glukol tapi lebih encer dan dimakan bersama ikan kuah berwarna kuning. Belakangan saya tahu namanya Papeda. Mungkin selama saya mahasiswa, baru kali itulah lambung saya mengembang sempurna kekenyangan.

Saya tidak pernah merasa punya persoalan tinggal bersama beberapa orang mahasiswa Papua selama satu tahun walaupun beberapa fenomena terjadi di kos. Namun krisis selalu terjadi di kos kami selama beberapa tahun. Pernah suatu ketika, mahasiswa asal Gombong kehilangan handphone Nokia 5110 sehabis maghrib. Dia satu-satunya di kos yang punya handphone ketika SIM card Simpati masih berharga satu juta. Ketika handphone hilang, saya dan lima orang penghuni kos sedang menonton film di Fakultas Peternakan dengan biaya murah meriah. Kami berjalan kaki ke sana.

Setelah pergi ke dukun di Jalan Solo, mahasiswa ini diberi tahu bahwa pencurinya adalah mahasiswa gondrong yang kos di pojok kamar (No. 1). Padahal dia bersama saya menonton film saat HP nya hilang. Persoalannya, teman dari Gombong ini lebih percaya dukun dibanding fakta. Kami bersitegang dengannya dan beberapa penghuni kos lain yang ikut ke dukun, sampai satu bulan kemudian, teman kuliahnya yang asli Jogja terbukti mencuri handphonenya. No IMEI nya sama dengan kardus HP teman saya yang hilang. Rupanya, teman ini datang saat mahasiswa Gombong sedang mandi dengan kamar tidak dikunci dan menghilang sejurus kemudian sambil menyambar HP.

Konflik juga pernah terjadi antara mahasiswa senior yang bersitegang dengan anak pemilik kos, Read the rest of this entry »

No Comments

Meloncat dari Kereta

mudik_dengan_kereta_apiilustrasi_100818152005Ini cerita tentang pengalaman menggunakan kereta di jaman dulu. Mungkin sebenarnya tidak dahulu sekali sih, cuma sekitar sepuluh tahuun.. Kalau dilihat, sebenarnya perubahan yang dilakukan bangsa Indonesia, misalnya terkait managemen kereta, sudah luar biasa. Ini pengalaman beberapa kali menjadi freerider kereta api dan cerita teman-teman yang kuliah di STAN yang rajin pulang ke Magelang via Kutoarjo.

Dulu semua orang bisa keluar masuk stasiun dan kereta. Sehingga, kondektur kereta yang mengecek karcis harus bekerja extra tapi dengan kompensasi income yang tak kalah extra. Karena bisa bebas keluar masuk stasiun dan kereta, maka tak sedikit freerider yang memaksimalkan kesempatan. Mereka bahkan punya tarif sendiri untuk masing-masing jenis kereta. Istilahnya “nembak” di atas kereta. Untuk kelas ekonomi, sekitar tahun 2000 an tarifnya sekali “nembak” adalah dua sampai lima ribu. Untuk Kelas Bisnis tarifnya lima sampai sepuluh ribu dan untuk kelas eksekutif tarifnya maksimal 20 ribu. Untuk rute Yogyakarta-Jakarta, biasanya ada pemeriksan tiket sebanyak dua atau tida kali. Dua-tiga kali juga anda perlu nembak. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk dua kali “nembak” untuk kelas ekonomi adalah sepuluh ribu, tak sampai separuh tiket asli yang sekitar 25 ribu.

Cara nembaknya juga sangat sederhana. Anda tinggal perlu mengulurkan uang kepada kondektur yang memeriksa karcis. Dia  juga sudah otomatis memahami bahasa symbol ini dengan memasukkannya ke dalam kantong celana, yang sengaja dibuat sangat panjang, bahkan mendekati lutut. Pertama dia akan memasukkannya ke kantong sebelah kanan, jika sudah penuh, baru bergeser ke sebelah kiri yang tak kalah panjangnya. Jika jumlah tembakannya banyak dan beberapa uangnya receh, bunyi kerincingan, di tengah suara rel kereta, menyertai setiap langkahnya. Jika anda membawa pecahan uang besar, kadang perlu negoisasi kepada petugas untuk memberikan kembalian. Jika wajah anda sudah terbiasa menembak, mereka akan menyediakan kembalian. Pernah kawan saya hanya punya pecahan limaribu untuk pulang ke Magelang dari Jakarta. Dia perlu menembak dua kali dan ngotot biayanya dua ribu. Dibayangi rasa tak percaya jika petugas tak memberikan kembalian, dia tak tarik ulur uang lima ribu dengan tiga ribu kembalian. Uang lima ribu berpindah dari tangan kanannya ke tangan kiri kondektur kereta, dan tiga ribu rupiah berpindah dari tanggan kanan kondektur ke tangan kiri teman saya ini secara bersamaan. Kadang kondektur memaksa anda “membeli” tiket yang satu tiket bisa digunakan dua orang. Tiket ini bisa dipakai di pemeriksaan selanjutnya.

Ini adalah korupsi paling nyata dan paling jelas yang terjadi di tingkat bawah. Prosesnya sering berlalu dengan sangat cepat sehingga sebelum anda menyadari apa yang terjadi, proses sudah berakhir.  Saya yang kuliah di Yogya, hanya tertawa-tawa mendengarkan cerita kawan yang selalu pulang dari Jakarta setiap ada libur lebih dari dua hari. Di satu sisi kita bisa menyebutnya korupsi, di sisi lain, inilah kreatifitas rakyat jelata terhadap negara yang tak pernah serius memikirkan nasibnya. Kereta ekonomi dibiarkan panas dengan tempat duduk keras, lantai kotor dan toilet yang tak bisa digunakan. Jika toh toilet berfungsi, seluruh kelas kereta, anda bisa melihat kotoran yang anda buang tersapu angin dan mendarat di antara rel. Belum termasuk kereta yang harus berhenti tiap sepuluh menit disalip kereta-kereta lain termasuk kereta barang. Dari jadwal jam 6 pagi, kereta paling cepat datang tiga-empat jam kemudian.

Karena tak bisa diprediksi berapa banyak jumlah penumpang yang menjejali kereta, semua orang masuk tergantung kapasitas manusia yang bisa bertahan di dalamnya. Pernah suatu ketika, saya membeli tiket hari Sabtu dari Jakarta menuju Yogyakarta, kelas ekonomi di Pasar Senen. Waktu itu, apesnya berbarengan dengan Muktamar Muhammadiyah di Senayan sehingga empat gerbongnya sudah dipesan. Dua jam sebelum jadwal berangkat, sudah tidak ada tempat duduk di “gerbong umum.” Tiket ekonomi waktu itu, yang berupa kotak kecil tebal berwarna merah, tidak memiliki nomor kursi, hanya tulisan “duduk” dan “berdiri”. Read the rest of this entry »

No Comments

Menggugat UUK

Capture1 Kedaulatan Rakyat, Analisis, 6 Juni 2016

UUK 13/2012 digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Muhammad Sholeh, advokat dari Surabaya. Jika seluruh pasal yang digugat dimenangkan MK, maka mekanisme pemilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DIY akan melalui Pilgub sama seperti 33 provinsi lainnya. Sebelum panik, mari kita kaji persoalan ini secara jernih.

Pertama, terkait dengan penggugat. Penggugat adalah advokat muda yang berambisi untuk menjadi politisi. M. Sholeh pernah mencoba peruntungan Bupati Sidoarjo dan Wakil Walikota Surabaya. Keduanya layu sebelum berkembang. Terakhir, dia menjadi Caled DPR RI di Pemilu 2014 melalui Gerindra Dapil I Jawa Timur dengan nomor urut 6. Gerindra hanya punya satu wakil di Dapil tersebut dan menambah kegagalan M Sholeh untuk kesekian kalinya.

Menariknya, M Sholeh ini memang hobi menggugat. Bahkan dalam Pemilu 2014, taglinenya adalah “Sholeh Gugat”. Di kasus gugat menggugat, dia cukup punya prestasi, antara lain menggagalkan mekanisme nomor urut yang digunakan di pemilu 2009, sehingga merubah sistem pemilu dari daftar tertutup menjadi daftar terbuka murni. Sistem ini yang diteruskan di Pemilu 2014 yang banyak memunculkan politik uang, karena kompetisi berlangsung bukan antar partai, tetapi juga antar kandidat. Pendeknya gugat-menggugat menjadi sarana ybs untuk mendapatkan popularitas, yang belum bisa ditransformasi ke elektabilitas sehingga bisa menduduki posisi politik di legislatif dan eksekutif.

Kedua persoalan penggugat yang berdomisili di Surabaya. Selain DIY, Papua dan Papua Barat, semua WNI berhak berkompetisi di Pilgub. Di Papua dan Papua Barat, UU Otsus Papua membatasi hanya penduduk asli Papua yang bisa menjadi Gubernur dan Bupati/Walikota. Sehingga, gugatan M.Sholeh memiliki legal standing yang kuat karena hak konstitusionalnya tercerabut lewat UUK. MK memberikan azas keadilan bagi setiap individu WNI yang merasa hak konstitusionalnya tercerabut oleh sebuah UU. Read the rest of this entry »

No Comments

Dwitunggal Baru DIY

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 26 April 2016

Wakil Gubernur Yogyakarta Paku Alam X Suryodilogo akhirnya ditetapkan. Inilah untuk pertama kalinya, UUK 13/2012 digunakan untuk memilih pemimpin politik di Yogyakarta.  Tulisan ini ingin menelusuri beberapa persoalan terkait proses penetapan, sekaligus melihat kemungkinan dwi tunggal Sultan-Paku Alam memimpin Yogyakarta.

Pertama, prinsip penentuan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah administratif dan bukan proses politis. Kewenangan pemerintah dan DPRD DIY berada di level teknis administratif dan bukan pada persoalan subtantif dan politis. Hanya saja, hambatan politis menjadikan proses teknis menjadi berbelit. Proses politis yang berlangsung, hal tersebut terjadi di ranah tradisional di dalam Puro. Ketika jumenengan (6/1) dihadiri oleh mantan presiden Megawati, lima menteri dan dua gubernur, proses politis dapat diasumsikan berakhir. Kehadiran Sultan HB X menjadi penanda penting bahwa Paku Alam X Suryodilogo memililil legitimasi yang cukup.

Kedua, waktu penetapan Wagub tergolong lama. Apabila dihitung dari sejak mangkatnya PA IX, dibutuhkan 5 bulan, 9 hari (161 hari) kekosongan jabatan Wagub DIY atau hampir setengah tahun. Apabila dihitung sejak surat pemberhentian Wagub diterima DPRD DIY tanggal 17 Januari 2016, dibutuhkan 99 hari. Untuk proses administratif, hal ini tergolong lama jika dibandingkan dengan para Gubernur yang terpilih melalui Pilkada 9 Desember 2015 yang dilantik tanggal 12 Februari 2016. Proses penghitunggan suara dan administratif hanya membutuhkan waktu 65 hari atau sekitar dua bulan.

Ketiga, hambatan-hambatan teknis seringkali digunakan untuk kepentingan politis. DPRD memberlakukan kehati-hatian ekstra pada proses penetapan karena keputusannya dapat digugat pihak yang bersengketa, dalam hal ini kubu Anglingkusumo. Beberapa hari lalu, seorang anggota dewan meminta perubahan nama harus dengan ketetapan Pengadilan Tinggi, tidak cukup hanya dengan surat dari notaris. Sebelumnya, persoalan terkait dengan sumber dana pansus dan persoalan lainnya. Read the rest of this entry »

No Comments

Malutpost, Opini, 7 April 2016

12931246_1292606177417996_8850889466989565679_nKasultanan dan Kerajaan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori: Pesisir (coastal) dan agraris/pedalaman (inland). Kedua karakter ini berbeda secara sangat substansial, baik pada aspek ekonomi maupun politik termasuk di dalamnya tradisi pergantian Raja/Sultan.

Aristokrasi pesisir struktur ekonomi kerajaan didasarkan pada ekonomi perairan yang terutama diderivasi dari kerjasama perdagangan dan sumber daya laut. Struktur ekonomi dagang dan laut ni menentukan karakter-karakter lainnya. Secara geografis, letak Kedaton menghadap laut dengan Bandar/Pelabuhan yang biasanya letaknya persis di depan Kedaton.  Sumber ekonomi yang didapatkan dari perdagangan bersifat bergerak seperti emas, perak dan sutra dan memiliki karakter penduduk yang relatif heterogen yang adaptif menerima perubahan. Bentuk kendaraan khas berupa kapal, penting untuk basis legitimasi. Penguasaan tanah yang subur tidak menjadi prioritas, dibandingkan dengan penguasaan simpul-simpul perdagangan. Kasultanan Ternate, Tidore dan Gowa merupakan contoh kasultanan persisir.

Sementara aristokrasi agraris mengandalkan sumber daya ekonomi pada tiga hal penting: tanah, irigasi dan tenaga kerja. Kekayaan tidak bergerak ini membuat penguasaan wilayah menjadi penting. Letak kerajaan masuk ke pedalaman yang mengandalkan pada pertanian dan kondisi tanah yang subur. Saluran irigasi dibuat memanfatkan aliran air sungai adalah kebutuhan sentral dan dijadikan alasan untuk membangun Keraton. Penduduknya relatif homogen dan dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk mengontrol tenaga kerja agar tidak berpindah ke kerajaan lainnya. Aristokrasi agraris mengandalkan kereta untuk transportasi seperti ditemukan di Yogyakarta dan Surakarta. Kedua Kasultanan ini tidak memiliki Kapal, seperti Kapal Kora Kora.

Di Kasultanan Ternate, struktur politik tidak seperti di Kasultanan Yogyakarta yang mengerucut seperti piramida dengan Sultan berada di posisi puncak piramida. Di aristokrasi perairan, struktur politik terbagi dan tersebar ke dalam unit-unit yang lebih kecil. Di Kasultanan Ternate, kekuasaan politik disebar ke Bobato 18 yang secara riil berkuasa di daerah dan menentukan Sultan selanjutnya. Di Kerajaan Gowa, struktur politik didistribusikan kepada  9 Bate yang disebut Bate Salapang.

Sementara di Kasultanan Yogyakarta atau Surakarta, Read the rest of this entry »

No Comments

Menanti Wakil Gubernur

 Screen Shot 2016-02-03 at 6.00.47 PMKedaulatan Rakyat 3 Februari 2016 download PDF

Sejak 21 November 2015 sampai dengan hari ini, DIY tidak memiliki wakil gubernur. Walaupun seluruh tatacaranya sampai hal yang bersifat teknis sudah diatur dalam UUK, ternyata aspek birokratis, administratif dan politis masih menghambat penguasa baru Pakualam menggantikan ayahnya menjadi Wagub.

Hambatan pertama terkait dengan surat pemberhentian Wakil Gubernur yang harus ditandatangani presiden. Dalam prakteknya, institusi politik baik di Yogyakarta maupun di Jakarta gagal menciptakan proses yang cepat seperti yang selama ini didengungkan pemerintah Jokowi. Surat surutnya PA IX disampaikan Pakualaman ke DPRD DIY lalu ke Kemendagri sebelum akhirnya sampai di meja Mensesneg untuk ditandatangani presiden. Surat dari Kemendagri baru sampai di Mensesneg sehari sebelum Jumenengan (6/1) dan sampai di DPRD DIY tanggal 17 Januari.

Mengapa butuh waktu 55 hari hanya untuk menerbitkan surat pemberhentian sebagai Wakil Gubernur yang disebabkan oleh surutnya yang bersangkutan? Read the rest of this entry »

No Comments

Pakualaman dalam Keistimewaan

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 7 Januari 2016

Screen Shot 2016-01-07 at 11.04.17 PMSalah satu hasil positif dari revolusi kemerdekaan 1945-1949 adalah bergabungnya dua kerajaan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 1950, berlawanan dengan tren “pemekaran” Mataram yang terjadi karena konflik internal. Proses ini tidak mudah karena baik HB IX maupun PA VIII harus melepaskan ego. Kasultanan merelakan Pakualaman yang “hanya” kadipaten untuk menduduki posisi sebagai wakilnya, pun Pakualam harus merelakan Kadipaten Adikarto lebur menjadi Kulon Progo tahun 1951.

Namun ketika 15 daerah swapraja dengan kontrak panjang dan 268 dengan kontrak pendek dihapuskan pemerintah tahun 1958, posisi politik Pakualaman terangkat. HB IX mengangkat dan memposisikan PA VIII dalam pemerintahan DIY sebagai wakil gubernur dan secara de facto menjalankan pemerintahan DIY. Sebabnya, HB IX memiliki karier politik yang sangat panjang sehingga lebih banyak berada Jakarta. Jika kita mengurutkan tokoh berpengaruh di masa Sukarno dan Suharto, HB IX mungkin satu-satunya yang bisa masuk dalam daftar sepuluh besar. Dalam kondisi inilah PA untuk pertama kalinya mulai mengatur Yogyakarta melebar dari benteng kecil Pakualaman dan Kadipaten Adikarto.

Sehingga, sejak dibentuk provinsi DIY tahun 1950 sampai dengan reformasi 1998, PA VIII lebih banyak menjadi memimpin DIY dibandingkan Sultan HB IX. Ketika HB IX surut tahun 1988, Suharto enggan melanjutkan jejak politik dengan mengangkat HB X. PA VIII menjabat sebagai Gubernur sampai HB X dikukuhkan DPRD DIY menjadi Gubernur beberapa minggu setelah Suharto jatuh.

Sikap dan kompromi politik HB IX dan PA VIII inilah yang membuat posisi Pakualaman menjadi signifikan sejak dihadiahkan Raffles kepada Pangeran Notokusumo (saudara tiri HB II) tahun 1812. Posisi politik Pakualaman meningkat jauh dibandingkan dengan sumbangan wilayahnya yang hanya sekitar 5,8% total luas DIY, terdiri dari lima dari total 78 kecamatan di DIY atau 179,3 km2 dari 3185,8 km2 total wilayah DIY. Kunci dari meningkatnya posisi politik Pakualaman di DIY adalah sikap PA VIII dan PA IX yang “nderek” sikap politik Kasultanan.

Karena jejak politik 1945-1998, posisi Pakualaman sebagai “wakil” Kasultanan dilegalkan melalui UUK 13/2012 baik secara politik, ekonomi dan budaya. Hamengku Buwono yang bertahta dan Paku Alam yang bertahta diposisikan saling menggantikan satu sama Read the rest of this entry »

No Comments

Priyo Waspodo

priyo waspodo-pp2Priyo Waspodo adalah guru sejarah saya ketika bersekolah di SMA Negeri 1 Magelang. Beliau pindahan dari SMA Taruna Nusantara. Masuk ke Smansa tahun 1995 langsung dengan gayanya yang khas dan berani. Langganannya majalah Forum Keadilan yang sempat naik daun menggantikan Tempo yang dibredel Suharto tahun 1994. Pesannya khas dan tak mudah dilupa,”Saya mengajar sejarah agar kita bisa membuat sejarah dalam hidup yang sekali ini.”

Pelajaran sejarah menjadi sesuatu yang sangat mengasikkan, bukan karena berbicara masa lalu, tetapi menghubungkannya dengan masa kini. Anda tahu? Tahun  1994-1996 adalah tahun-tahun puncak kekuasaan Suharto. Dialah orang pertama yang saya dengar menyebut Suharto, bukan Pak Harto atau Haji Muhammad Suharto seperti yang dikatakan para penjilat itu. Dalam pelajaran di kelas, kritiknya tajam terhadap DPR dan Suharto. Sehingga konon ada anak anggota DPRD yang merasa tersinggung dengan perkataannya. Lalu anak ini (kakak kelas saya) mengadu ke bapaknya yang anggota DPRD. Setelah telepon sana-sini, Pak Priyo lalu di suspend untuk mengajar di SMA Negeri 1 Magelang sekitar tiga bulan.

Dasar suspensi itu adalah bahwa SK perpindahannya dari SMA Taruna Nusantara ke SMA Negeri 1 Magelang masih diproses oleh birokrasi yang lelet. Selama SK itu belum keluar, dirinya tidak bisa mengajar di SMA Negeri 1 Magelang. Hal ini tentu berbeda dengan guru mutasi lainnya yang bisa tetap mengajar sambil menunggu SK. Tahun-tahun itu adalah jaman “authoritarian bureaucratic” dimana ketika surat masuk, tak ada yang bisa menjamin  kapan keluarnya.

Lalu, kami membuat aksi dan petisi. Beberapa kawan-kawan mengumpulkan tanda tangan untuk mendukung dan mendesak Pak Priyo diijinkan kembali mengajar sejarah. Buat kami, dia adalah guru yang harus dibela. Hampir semua siswa menandatangani petisi ini, yang tersebar dari kelas satu sampai kelas tiga. Posisi Pak Priyo tidak selalu diuntungkan dengan petisi ini. Dia berterima kasih atas dukungan murid-muridnya, waluapun tak ada alasan yuridis yang bisa membuat kepala sekolah Drs. Soekardjo bisa membuatnya kembali mengajar.

Lalu, dua bulan setelah dia menganggur di rumahnya di Pakelan, saya menemuinya. Seperti biasa, dirinya selalu ramah dan menginspirasi ketika didatangi. Kulit tubuhnya yang putih telah berubah menjadi kecoklatan. Untuk mengisi kekosongan hari, dia membantu tukang memperbaiki rumah barunya, yang luasnya tak seberapa. Selama masa tersebut dia tetap mendapatkan gaji. Tetapi yang membuat batinnya perih adalah tak bisa bertemu dengan murid-muridnya. Tak ada yang lebih menyengsarakan bagi seorang guru selain halangan untuk bertemu murid-muridnya. Tak lupa, saya meminjam Forum Keadilan yang saya baca sembunyi-sembunyi.

—000—

Saya kembali mendapat kabar beberapa tahun setelah lulus SMA Negeri 1 Magelang, lulus dari UGM dan menyelesaikan master yang pertama, kira-kira tahun 2007. Ibu saya menelepon bahwa Pak Priyo berjualan pisau dan menawarkannya ke kampung-kampung. Kata ibu saya, pisau-pisau yang dijual Pak Priyo, yang diambil dari Surabaya, selain harganya terjangkau, juga tajam dan awet.

Waktu itu saya mengingat kembali pelajaran-pelajaran pak Priyo. Tokoh-tokoh yang sering diceritakannya ketika SMA, banyak yang sudah saya temui. Kesempatan bekerja menjadi asisten di JPP UGM memberikan ruang untuk bertemu tokoh politik di tingkat lokal dan nasional. Saya sudah bertemu presiden dan membantu tim melakukan presentasi dihadapan presiden di awal tahun 2003, enam tahun setelah lulus SMA. Dan dalam setiap kesempatan itu, saya selalu teringat guru politik saya yang pertama: Priyo Waspodo.

Tak lupa, saya mengirimkan beberapa kartu pos ketika  menempuh pendidikan master kedua di ANU, Canberra.

—000—

Beberapa bulan lalu saya mendengar pak Priyo mencalonkan diri menjadi Wakil Walikota Magelang untuk Pilkada serentak besok pagi. Pasangan incumbent Sigit Widyonindito pisah ranjang dengan Wakilnya Joko Prasetyo. Joko Prasetyo mendaftarkan diri menjadi calon Walikota berpasangan dengan Pak Priyo.

Joko Prasetyo dan Priyo Waspodo masuk melalui jalur independen karena gagal memperoleh dukungan PDIP dan koalisi lainnya yang memberikan dukungan ke Sigit. Tentu saja tak mudah mengalahkan kandidat PDIP di Magelang. Dalam tiga pilkada terakhir, pasangan yang menang adalah pasangan dukungan PDIP, walau walikota yang digantikan Sigit, Fahrianto, harus mendekam di bui karena korupsi buku ajar. Tak sulit diduga, Pak Priyo salah satu tokoh yang membongkar praktek korupsi tersebut.

Sulit menduga peluang kandidat independen, walaupun untuk kota kecil seperti Magelang yang terpaksa harus dimekarkan menjadi tiga kecamatan dan harus meminjam satu polsek dari Kabupaten Magelang agar Polresnya tidak dilikuidasi. Mesin partai untuk beberapa kasus bekerja lebih efektif daripada kandidat independen, dan tentu saja, semua itu digerakkan dengan kekuatan uang. Saya lahir dan besar di kampung Bogeman, kantong PDIP, dan tahu persis bagaimana pergerakan uang itu mengerakkan partai lalu selanjutnya menggerakkan kandidat. Jadi uang dari kandidat, digunakan untuk menggerakkan mesin partai, lalu kembali lagi mendukung kandidat, inilah siklus yang selalu terjadi. Atau bagaimana Fahrianto, pembuat roti rumahan di kampung saya, bisa menjadi walikota. Menurut hitungan ICW, anggaran untuk parpol hanya 0,0006% dari APBN dan hanya mampu memenuhi 0,63% kebutuhannya. Atau menurut pendapat supervisor saya Marcus Mietzner, dampak dukungan negara terhadap partai adalah “minuscule”, tak berefek. Jadi berapapun anggaran tambahan yang disediakan kandidat, akan langsung diamini parpol.

Tapi jika mereka menang, Read the rest of this entry »

5 Comments

Pura dan Wakil Gubernur

PuroKedaulatan Rakyat, analisis, 23 November 2015 . PDF

DIBANDINGKAN dengan 33 provinsi lain di Indonesia, sepertinya posisi Wakil Gubernur DIY akan terus menjadi posisi cukup krusial dan tidak hanya menjadi ‘ban serep’. Sejak UUK disahkan, posisinya ditegaskan secara legal formal terintegrasi dengan struktur politik tradisional Pakualaman. Keterikatan antara pemerintahan modern dan tradisional ini menempatkan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak mudah diintervensi oleh Pemerintah Pusat. Namun juga menuai ancaman terkait konflik internal.

Sehingga tidak aneh, jika posisi ini menjadi ‘gula’ yang menggiurkan yang menarik untuk diperebutkan. Selain itu, karakter Pakualaman yang agraris, menemukan momentumnya setelah lahan di Pesisir Selatan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sebelumnya, kerajaan agraris yang bercirikan tanah, petani dan air tak sepenuhnya dimiliki Pakualaman. Pakualaman memiliki tanah kurang produktif dan hanya dihadiahi 4.000 cacah oleh Raffles. Sehingga, sejak didirikan, Pakualaman hanya memainkan peran minimal dalam percaturan politik, dibandingkan dengan tiga kerajaan Jawa lainnya.

Pakualaman yang inferior pada awal kemerdekaan, memilih menggabungkan diri dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan merelakan Kadipaten Adikarto bergabung menjadi Kulonprogo tahun 1951. Inilah satu-satunya amalgamasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia yang bertahan hingga saat ini. Kunci suksesnya terletak pada kesadaran politiknya untuk selalu mengikuti posisi politik Kasultanan.

Posisi Wakil Gubernur bertambah penting ketika Yogyakarta tidak memiliki Gubernur pascamangkatnya HB IX. PA VIII menjabat Gubernur dari tahun 1989-1998 karena keraguan Soeharto untuk menentukan HB X meneruskan jabatan ayahnya. Bahkan HB X sempat berkata sulit baginya untuk menjadi Gubernur DIY selama Pemerintahan Soeharto.

Dibandingkan dengan ayahnya yang menjadi Wagub DIY selama 53 tahun (termasuk pejabat Gubernur DIY karena belum ada gubernur definitif), KGPAA PA IX (Ambarkusumo) menduduki posisi tersebut cukup singkat, hanya selama 12 tahun. Beliau memulainya sejak 2003 pada usia 65 tahun. Read the rest of this entry »

No Comments

Older Entries »

Brighter Planet's 350 Challenge