Dawuhraja: Perintah dari Langit

Berikut ini adalah rangkuman beberapa pertanyaan teman-teman media via email dan WhatsApp.

Apa isi Sabdaraja 30 April 2015?

Gusti Allah, Gusti Agung, Kuoso Cipto.

Kawuningono siro kabeh

Abdiningsun, putri dalem, sederek dalem, sentono dalem lan abdi dalem

nompo weninge dawuh Gusti Allah, Gusti Agung, Kuoso Cipto lan romoningsun,

eyang-eyang ingsun, poro leluhur Mataram.

Wiwit waktu iki, ingsun nompo dawuh kanugrahan,

dawuh Gusti Allah, Gusti Agung, Kuoso Cipto

 asmo kelenggahan ingsun,

Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati ing Ngalogo

 Langengging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo.

 Sabdo Rojo iki perlu dimangerteni, diugemi lan ditindakake yo mengkono sabdoningsun.

 

Apa isi Dawuhraja 5 Mei 2015?

Siro abdi ingsun, seksenono

ingsun

Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh, Suryaning Mataram, Senopati ing Ngalogo Langgenging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo

Kadawuhan netepake putriningsun

Gusti Kanjeng Ratu Pembayun

katetepake

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram.

Mangertenono yo mengkono dawuh ingsun.

 

Apa bedanya dengan yang sudah tersebar di media?

 Beberapa media menyebut kata “abdiningsun” di Sabdaraja dan “Abdi Ingsun” di Dawuhraja dengan “adiningsun”. Padahal saya dengarkan rekaman berkali-kali, Ngarso Dalem tidak mengatakan “adiningsun” tetapi “abdiningsun”. Adik-adik Sultan HB X itu adalah “sederek dalem”. Jadi masuk dalam kategori “abdiningsun” yang terdiri dari putri dalem, sederek dalem, sentono dalem dan abdi dalem.

Dalam konteks Dawuhraja yang hanya menyebut “abdiningsun” itu maksudnya empat golongan di atas (Putri Dalem, Sederek Dalem, Sentono Dalem dan Abdi Dalem). Jadi Dawuhraja tidak hanya dikhususkan untuk adik-adik Sultan sebagaimana tersirat jika kata “abdiningsun” diganti “adiningsun”, tetapi untuk seluruh abdiningsun.

Apakah penjelasan Ngarso Dalem HB X bahwa Sabdaraja dan Dawuhraja adalah perintah Allah lewat leluhurnya bisa dipercaya?

Saya adalah ilmuwan politik bukan ahli supranatural yang tidak bisa memverifikasi apakah hal tersebut memang benar terjadi. Saya hanya bisa memberi pendapat tentang konteks dan sejarah yang menggunakan “kuasa langit” sebagai bagian dari legitimasi.

Menggunakan “kuasa langit” sama sekali bukan hal baru di dalam Kerajaan di Indonesia. Dalam prasasti Telaga Batu yang ditemukan di Palembang yang dibangun Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke 7 masehi mengisahkan tentang kutukan-kutukan yang akan diterima bagi mereka yang membangkang atau memberontak kepada kerajaan. Hal itu terus menerus digunakan untuk membangun legitimasi.

Di Kasultanan Yogyakarta, “bisikan leluhur” yang paling terkenal (sekali lagi saya tidak memiliki kemampuan verifikasi) adalah ketika HB IX mendadak menandatangai perjanjian dengan Gubernur Yogyakarta Lucien Adam setelah berbulan-bulan buntu. HB IX mendapatkan bisikan dari leluhur untuk menandatangani karena Belanda akan segera pergi. Bunyinya “Tole, tekena wae, Landa bakal lunga saka bumi kene.”(Roem & etal, 2011, p. 37) Setelah ditandatangani, beliau dinobatkan tahun 1940 dengan Dr Lucien Adam duduk di sampingnya.

Sebelumnya, Sultan Hamengkubuwono X juga mengaku pernah dua kali mendapatkan “bisikan leluhur”. Pertama ketika gerakan reformasi. Sultan yang mengaku melakukan laku spiritual mendapatkan petunjuk bahwa Suharto akan jatuh setelah ada dua pelita yang dikerumuni oleh ribuan laron. Sehari sebelum Suharto jatuh, Sultan HB X dan PA VIII mengeluarkan amanat bersama yang terakhir dikeluarkan 5 September 1945 di Alun-Alun Utara. Dua pelita itu adalah dua beringin kurung dan ribuan laron itu adalah mahasiswa yang mendengarkan orasi beliau. Makna bisikan leluhur ini disampaikan setelah Suharto jatuh.

“Bisikan leluhur” kedua beliau menjelang Pilpres 2009. “Bisikan leluhur” itu mengatakan bahwa sudah saatnya beliau “berganti pakaian” yang kemudian diterjemahkan sebagai maju menjadi Capres. Sultan HB X belum pernah secara administrative didaftarkan sebagai kandidat Capres atau Wapres.

Apa persamaan dan perbedaan dari ketiga “bisikan leluhur” itu dengan yang saat ini digunakan sebagai dasar Sabdaraja dan Dawuhdalem? Read the rest of this entry »

No Comments

Bracing for first female sultan

The Jakarta Post 8 May 2015

Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono (HB) X appointed his eldest daughter, GKR Pembayun, crown princess with the new royal title of GKR Mangkubumi through a royal proclamation on May 5. This long-expected decision has stirred up a controversy in the province’s patriarchal Javanese society.

Unlike the neighboring Pakualaman principality, the sultanate of Yogyakarta has struggled to choose a successor to the current sultan, who is the first monogamous monarch of the line but does not have a son. His wife GKR Hemas has given him five daughters.

According to royal rules and precedents (paugeran), which are based on Islamic beliefs, the sultan must follow the right of primogeniture. When Sultan HB V passed away without any male heirs, his successor was his younger brother.

Therefore, according to jurisprudence, the throne should go to one of HB X’s 11 brothers from his father’s four wives.

Based on bloodline and position in the sultanate bureaucracy, KGPH Hadiwinoto is the most suitable candidate, not only because he has the highest royal title but also because he is the only sibling of the current sultan.

Long before he ascended to the throne, Sultan HB X had initiated reform inside the sultanate after his daughters reached maturity. Before HB X’s reign, the bureaucracy was men’s business, with only one women’s affairs office (kaputren).

During his tenure, HB X carefully placed his daughters as deputies of their uncles. When the uncles passed away, the sultan’s daughters took over the posts.

One of the most important jobs is KH Panitrapura, or sultanate state secretary, which is now held by the sultan’s second daughter GKR Condrokirono, who replaced GBPH Joyokusumo, the sultan’s half-brother who died in 2013. HB X also created a new department to accommodate his daughters’ expertise, such as the 2012 establishment of the Tepas Tandha Yekti, which is responsible for IT and documentation. It is very clear that the sultan has prepared his daughters to lead the sultanate for a long time.
_____________________

The order changed the basic foundations of the Yogyakarta sultanate.

GKR Mangkubumi has been particularly groomed by her mother Hemas, a member of the Regional Representatives Council. Hemas’ excellent political and social skills have been important in Pembayun’s promotion.

The new heir’s first test in politics came last year when Pembayun’s husband, Wironegoro, contested the national legislative elections. Even though he lost miserably, the couple learned a lot for future entry into national politics.

However, the sultan’s desire to promote GKR Mangkubumi as his successor faces abundant cultural, political and legal obstacles. Culturally, all sultans carry male symbols. The Yogyakarta sultan bears the title of Kalifatullah, or senior spiritual leader, which is associated with men.

In the mosque, the sultan has a special place between the imam and male followers.

He also holds the sacred Read the rest of this entry »

No Comments

Sabdaraja

Screen Shot 2015-05-07 at 7.29.08 PM

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 7 Mei 2015

Sultan Hamengkubuwono mengeluarkan dua kali Sabdaraja dalam selisih lima hari. Sabdaraja pertama menyingkirkan rintangan kultural yang menghambat GKR Pembayun menjadi Putri Mahkota. Sabdaraja kedua menegaskan perubahan nama GKR Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng in Mataram. Menilik gelar Putra mahkota yang umumnya bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Hanom Amengku Negara Sudibaya Raja Putra Narendra Mataram, pesan Sultan jelas: Pembayun adalah Putri Mahkota.

Upaya Sultan menunjuk Pembayun sudah lama tetapi memuncak pada penyusunan Perdais Pengisian Jabatan Gubernur beberapa bulan lalu. Waktu itu beliau kalah, karena DPRD tetap memilih mengikuti UUK 13/2012 dan tetap meninggalkan pertanyan: Jika UUK yang narasinya sama dengan Perdais disambut Kraton dengan gembira, mengapa Perdais justru sebaliknya?

Penobatan seseorang menjadi penerus tahta seharusnya disambut dengan sukacita, bukan dengan tertutup dan sembunyi-sembunyi. Apalagi, UUK sudah jelas menyebutkan: Sultan yang bertahta adalah Gubernur DIY. Sehingga momentum ini harus dirayakan bersama dengan rakyat Yogyakarta. Tetapi yang justru terjadi, masyarakat curiga, dan tak ada ucapan selamat sama sekali.

Penobatan Putra Mahkota tak pernah sama kisahnya, tapi menarik untuk melihatnya kembali, setidaknya dalam kasus HB IX dan HB X. Dorojatun dikukuhkan menjadi Putra Mahkota di sebuah hotel di Batavia tahun 1939, setelah kembali dari Leiden. Di sana, HB VIII menyerahkan Keris Kanjeng Kiai Joko Piturun di hadapan beberapa anak lelaki lainnya, termasuk anak lelaki tertua, Hangabehi. HB VII meninggal beberapa hari kemudian di Stasiun Tugu. Selo Sumardjan (2012) menulis dalam disertasinya bahwa saat itu muncul petir di siang bolong, menandakan penerusnya adalah orang yang istimewa. Sejak saat itu, HB IX selalu memakai Keris Joko Piturun, tidak pernah memakai Keris Kanjeng Kiai Kopek (keris tertinggi) yang khusus untuk Raja.

Penobatan KGPH Mangkubumi hanya berlangsung singkat, sesaat sebelum dikukuhkan menjadi Sultan. Beliau disebut putra mahkota lima menit karena sampai HB IX wafat tidak menunjuk putra mahkota. Seluruh Paman, Pakde dan adik-adik Sultan bersepakat menunjuk Mangkubumi menjadi Putra Mahkota dan semuanya hadir pada acara penobatan, termasuk tamu undangan dan masyarakat. Kemudian ada prosesi pembukaan tombak pusaka dan penghunusan keris oleh beberapa pangeran yang menandakan bahwa siapapun yang menolak, akan berhadapan dengan keluarga kerajaan.

Seluruh prosesi ini dihapuskan oleh HB X pada proses penobatan Pembayun. Garis keturunan laki-laki merupakan paugeran paling utama dalam seluruh kerajaan Islam di Indonesia. Lima hari sebelumnya, keris Joko Piturun dan Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek “disempurnakke” dan terancam teronggok di pojok Gedhong Prabayekso karena tak memiliki pinggang yang layak diikuti.

Tetapi yang paling penting, penobatan Pembayun tidak diikuti oleh dukungan politik keluarga keraton. Tidak ada satupun adik-adik Sultan yang hadir. Setelahnya, tidak ada satupun yang mengucapkan dukungan. Bahkan, PA IX juga tidak tampak. Satu-satu nya pendukung Pembayun adalah Ngarso Dalem sendiri. Read the rest of this entry »

No Comments

Apa perbedaan Sabdatama dan Sabdaraja?

Sejak dinobatkan pada 7 Maret 1989, Sultan sudah mengeluarkan dua kali Sabdatama dan  Sabdaraja 30 April dan Dawuhraja (atau Sabdaraja II) 5 Mei. Tapi ketiganya hanya berbeda penamaannya saja.

Sabdatama I (10 Mei 2012) ditujukan untuk memastikan poin-poin keistimewaan Yogyakarta diakomodasi dalam Undang Undang. Sabdatama II (6 Maret 2015) ditujukan untuk mengakhiri polemik terkait pembahasan Perdais tentang Pengisian Jabatan Gubernur. Sabdatama ditujukan untuk kalangan eksternal, diumumkan di Bangsal Kencono. Pada saat mengumumkan Sultan mengenakan pakaian batik model peranakan menggunakan blangkon. Sabdatama dihadiri Paku Alam yang bertahta dan sebagian besar adik-adiknya.

Sabdaraja I (30 April 2015) berisi lima hal, tiga berkaitan dengan gelar: mengganti “Buwono” menjadi “Bawono” ,“Sedasa” menjadi “Sepuluh” dan menghilangkan “kalifatullah”, mengakhiri perjanjian pendiri Mataram antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, serta menyempurnakan Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek (pusaka Sultan) dan Keris Kanjeng Kiai Joko Piturun (pusaka putra mahkota). Dawuhraja hanya berisi satu hal yaitu merubah gelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng in Mataram. Sabdaraja ditujukan ke kalangan internal, dan diumumkan di Sitihinggil. Pada saat mengumumkan, Sultan mengenakan pakaian kebesaran warna hitam (keprabon), lengkap dengan pusaka inten bersegi delapan dan kuluk warna biru yang dikenakan terakhir pada 1989.

Berikut perbandingannya:

 
Sabdatama I
Sabdatama II
Sabdaraja
Dawuhraja
Diumumkan
10 Mei 2012
6 Maret 2015
30 April 2015
5 Mei 2015
Selisih
23 tahun
2 tahun, 10 bulan
2 bulan
5 Hari
Sifat
Terbuka
Terbuka
Tertutup
Tertutup
Tempat
Bangsal Kencono
Bangsal Kencono
Siti Hinggil (Bangsal Manguntur Tangkil)
Siti Hinggil (Bangsal Manguntur Tangkil)
Pakaian Sultan
Batik Peranakan
+Blankon
Batik Peranakan
+Blangkon
Kebesaran
+Kuluk Wakidan Biru
Kebesaran
+Kuluk Wakidan Biru
Kehadiran
Lengkap termasuk PA IX
Lengkap termasuk PA IX
Ratu Hemas, Putri Dalem   dan KGPH Hadiwinoto
Semua Rayi Dalem dan PA IX tidak datang
Latar Belakang
Penyusunan RUUK
Penyusunan Perdais+Suksesi
Suksesi
Suksesi
Target
Eksternal Kraton
Internal dan Eksternal Kraton
Internal Kraton
Internal Kraton
Isi
Download disini
Download disini
Revisi Gelar:
1.     Kalifatullah
2.     Bawono
3.     Sepuluh
Revisi:
4.      Perjanjian pendiri
Mataram
5.      Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek
dan
Kiai Joko Piturun
Gelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng in Mataram
Keberhasilan
Berhasil (UUK disahkan)
Gagal (Perdais tidak menghapus kata “istri”)
Belum diketahui
Belum diketahui
Dampak Kohesifitas Internal
United
Divided
Divided
Divided
Dampak Kohesifitas Eksternal
United
Divided
Divided
Divided

Apa maksudnya merevisi pernjian Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan?

Itu adalah makna politis yang maksudnya, garis keturunan tidak lagi garis laki-laki, tetapi juga bisa perempuan.

Apa maksudnya “menyempurnakan” Keris Kiai Ageng Kopek dan Keris Kiai Joko Piturun?

Itu adalah perkataan politis yang maksudnya adalah “putri mahkota” dan Sultan selanjutnya (dalam hal ini GKR Pembayun) tidak perlu lagi menggunakan keris. Ketika Sultan mengatakan “nyempurnakke” itu berarti pula mengindikasikan bahwa leluhurnya HB I-IX memegang keris-keris yang belum sempurna.

Apakah penobatan GKR Mangkubumi menjadi “Putri Mahkota” akan otomatis menjadi Sultan?

Belum tentu. Walau peluang menjadi Sultan makin terbuka. Ada beberapa sebab:

Pertama, dalam sejarah, HB VII sempat empat kali memilih Putra Mahkota, baru pada pada pemilihan keempat yang bersangkutan menjadi Sultan HB VIII. Putra Mahkota pertama meninggal dunia setelah dinobatkan.Dokumen pribadi Residen Belanda menyebut kematiannya karena penyakit ayan. Putra Mahkota Kedua kurang sehat kejiwaannya setelah dinobatkan menjadi putra mahkota. Bahkan pada pemilihan ketiga, Gusti Putro yang sudah ditentukan tanggal Jumenengan, meninggal dunia sebelum dinobatkan. Kematiannya masih misterius hingga saat ini (Harjono 2012 h. 42).  Itu sebabnya, tidak semua adik Sultan bersikap keras karena menganggap Sultan adalah posisi yang tidak bisa dipaksakan. Jika bukan jatahnya, akan menerima akibatnya.

Kedua, penobatan menjadi Sultan butuh legitimasi dan legitimasi tidak dapat diwariskan. Rakyat Yogyakarta tunduk pada Sultannya, tetapi belum terbukti tunduk pada GKR Pembayun, satu-satunya perempuan dalam sejarah Mataram yang menjadi “Putri Mahkota”. Read the rest of this entry »

No Comments

Siapa Sosok HB XI ?

11060026_803023426447816_195846120691732303_nTulisan singkat dengan format tanya jawab ini untuk melengkapi beberapa kutipan media yang muncul setelah saya mendiskusikan hasil temuan sementara dalam Academic Rountable berjudul “Politik Keistimewaan Yogyakarta: Harta, Tahta dan Perebutan Kuasa” (23/3/2015). Saya sangat mengapresiasi teman-teman wartawan yang sabar menunggu dan hadir dalam diskusi dengan posisi berdiri karena jumlah peserta yang membludak. Namun demikian, pemberitaan online memiliki keterbatasan untuk menyajikan berita yang lengkap, utuh dan panjang karena akan ditinggalkan pembacanya, sehingga perlu kiranya berita-berita tersebut disambung dalam sebuah rangkaian logika berpikir utuh di tulisan ini.

Namun demikian, sebagaimana dikutip di berbagai media, saya selalu menyampaikan bahwa Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur tidak urgen dibandingkan dengan keempat Raperdais lainnya. Salah satu alasannya karena Sultan masih sehat, segar bugar sehingga membicarakan suksesi di keraton bisa dianggap “nggege mongso” dan tidak sopan.

Apa saja syarat menjadi Sultan Yogyakarta?

Ada beberapa syarat utama menjadi Raja Yogyakarta, salah satunya adalah anak dari Sultan sebelumnya. Syarat lainnya misalnya sehat jasmani dan rohani dan di dalam kasus Yogyakarta, Raja selalu dijabat laki-laki.

Ada berapa anak Sultan yang pernah bertahta?

Dalam buku “Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat” karangan KRT Mandoyokusumo (1980), Sultan HB IX memiliki 15 putra dan 7 orang putri sementara Sultan HB X memiliki 5 orang putri. Putri-putri dalem Sultan HB IX kecil kemungkinannya dipilih menjadi HB XI, karena itu kita bisa abaikan. Dari 15 putra Sultan HB IX, tiga orang sudah meninggal dunia yaitu alm. GBPH Hadikusumo, alm. GBPH Joyokusumo dan alm. BRM Kuslardiyanto. Jadi, ada 16 orang yang berpeluang menjadi pengganti Sultan HB X yaitu 11 laki-laki adik Sultan HB X dan 5 putri Sultan HB X (berdasarkan usia):

  1. KGPH Hadiwinoto (dari ibu Windyaningrum) –> Lurah Pangeran.
  2. GBPH Hadisuryo (dari ibu Pintokopurnomo)
  3. GBPH Prabukusumo (dari ibu Hastungkoro)
  4. GBPH Pakuningrat (dari ibu Ciptomurti)
  5. GBPH Yudhaningrat (dari ibu Hastungkoro)
  6. GBPH Chandraningrat (dari ibu Hastungkoro)
  7. GBPH Cakraningrat (dari ibu Ciptomurti)
  8. GBPH Suryodiningrat (dari ibu Ciptomurti)
  9. GBPH Suryometaram (dari ibu Ciptomurti)
  10. GBPH Hadinegoro (dari ibu Ciptomurti)
  11. GBPH Suryonegoro (dari ibu Ciptomurti)
  12. GKR Pembayun
  13. GKR Condrokirono
  14. GKR Maduretno
  15. GKR Hayu
  16. GKR Bendara

Apakah bisa diperkecil lagi kemungkinannya?

Bisa. Apabila tetap menggunakan garis laki-laki, kelima putri Sultan HB X akan hilang dari daftar, jadi tinggal sebelas adik Sultan.

Dari sebelas adik Sultan HB X, apakah bisa dikerucutkan lagi?

Bisa. Ada proses pengerucutan berdasarkan saudara kandung dan saudara tiri dan anak laki-laki tertua dari masing-masing istri. Dalam sejarah Mataram sejak Panembahan Senopati, ada  kategori adik kandung dan adik tiri. Hal yang sama juga diadopsi dalam UU 13/2012 pada pasal 18 terkait daftar riwayat hidup yangmenekankan calon gubernur untuk mencantumkan “adik kandung” secara spesifik. Dari pengerucutan ini, muncul empat nama yang kebetulan berdasarkan usia empat tertua adik-adik sultan, yaitu:

  1. KGPH Hadiwinoto (dari ibu Windyaningrum, adik kandung HB X)
  2. GBPH Hadisuryo (dari ibu Pintokopurnomo, anak laki-laki tertua kedua, adik dari alm GBPH Hadikusumo)
  3. GBPH Prabukusumo (dari ibu Hastungkoro)
  4. GBPH Pakuningrat (dari ibu Ciptomurti)

Apa dasar memasukkan GKR Pembayun di dalam kemungkinan seperti yang dipresentasikan dalam diskusi?

Saat ini terjadi perubahan di lingkungan internal keraton yang dimulai oleh HB X, yaitu dengan memasukkan kelima putrinya dalam posisi-posisi strategis di keraton. Putri-putri Dalem menjadi wakil dari paman-pamannya. Ada kasus yang menarik ketika GBPH Joyokusumo meninggal dunia, posisinya sebagai Pengageng Kawedanan Ageng Panitrapura (semacam Setneg) digantikan GKR Condrokirono yang sebelumnya menjabat wakil. Dalam UUK Pasal 19 ayat (3) huruf a, Gubernur diajukan oleh Panitrapura, maka saya memasukkan GKR Pembayun karena besar kemungkinan dia didukung GKR Condrokirono yang secara politik menentukan bisa tidaknya seseorang diajukan sebagai Gubernur seandainya sampai akhir hayatnya Sultan HB X tidak menentukan pengganti. Jadi, walaupun secara garis keturunan laki-laki hanya adik laki-laki Sultan HB X yang berpeluang menjadi Sultan, melihat konstelasi politik di Keraton, GKR Pembayun memungkinkan untuk menjadi Sultan. Dengan kata lain, karena seluruh posisi di keraton diangkat dengan Dawuh Dalem dari Sultan, maka Sultan HB X telah menyiapkan infrastruktur yang memungkinkan perempuan menjadi Raja.

Bagaimana sebenarnya dengan Paugeran Keraton terkait Sultan Perempuan?

Paugeran atau tata aturan adalah hal yang selama ini PERNAH terjadi di keraton Yogyakarta. Ada dua pendapat: Pertama, kalau secara Paugeran yang selama ini digunakan mulai HB II sampai HB  X, GKR Pembayun tidak dapat menjadi Sultan. Berdasarkan gelar, jangankan menjadi Sultan, menjadi Putra Mahkota pun tidak bisa karena gelar tertinggi bagi perempuan di dalam struktur keraton Yogyakarta adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR). Sama seperti KGPH Hadiwinoto, GKR Pembayun telah dua kali berganti nama dari Gusti Raden Ajeng (GRAj) waktu lahir lalu Gusti Raden Ayu (GRAy) setelah akil baligh lalu GKR setelah menikah, sementara KGPH Hadiwinoto naik dari Bendoro Raden Mas (BRM) ketik lahir, lalu ke GBPH (Gusti Bendoro Pangeran Haryo) setelah dewasa lalu ke KGPH (Kanjeng Gusti Pangeran Haryo). Sementara Putra Mahkota bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA).  Seorang Putra Mahkota juga akan mendapatkan keris lurus tanpa luk yang disebut Keris Joko Piturun. “Joko” dalam bahasa Jawa identik dengan laki-laki. Pendapat yang pertama ini juga beranggapan bahwa Sultan memiliki hak prerogatif tetapi dia terbatas oleh Paugeran. Jika diibaratkan dengan negara, Sultan memiliki hak prerogatif tetapi tunduk pada “Undang Undang Dasar.” Menurut pendapat pertama, Sultan seorang laki-laki adalah “Undang Undang Dasar” Keraton. Kedua, bahwa Paugeran tertinggi di dalam Keraton adalah Dawuh Dalem atau perintah raja. Selama Sultan menghendaki terjadinya perubahan, maka akan dapat dilaksanakan. Struktur kuasa di keraton seperti kerucut dengan Sultan sebagai pucuk tertinggi kerucut tersebut. Sultan dan kasultanan juga dituntut untuk peka terhadap kondisi sosial yang terjadi sekarang ini dimana kesetaraan perempuan menjadi wacana yang umum di masyarakat. Di beberapa negara di Eropa, kerajaan mengenal “gender blind” dalam menentukan penerus. Selama yang bersangkutan adalah anak pertama, maka berhak atas tahta.

Apakah sebelum menjadi Sultan harus bergelar KGPAA atau Putra Mahkota?

Ya. Setidaknya ada dua cerita dalam seratus tahun terakhir. Pertama, empat hari sebelum HB VIII meninggal tahun 1939, ia menyerahkan keris Kanjeng Kyai Joko Piturun kepada BRM Dorojatun/GBPH Purbaya yang secara simbolik menunjukkan Dorojatun ditunjuk menjadi Putra Mahkota. Padahal ada yang berpangkat lebih tinggi yaitu Angabehi yang lebih tua dari Dorojatun. Daerah tempat tinggal Hangabehi sekarang disebut Ngabean. Kedua, Pada saat penobatan Sultan HB X tahun 1989, beliau masih bergelar KGPH. Dalam Jumenengan, beliau dinobatkan dulu menjadi KGPAA (Putra Mahkota) selama lima menit lalu dinobatkan menjadi Sultan. Beliau bisa disebut: Putra Mahkota Lima Menit. Lihat videonya disini. Dalam Jumenengan tersebut juga diselingi dengan secara simbolik adik-adik dan paman-pamannya mengeluarkan keris yang disimbolkan seluruh keluarga Kasultanan mendukung HB X yang diputuskan melalui musyawarah keluarga karena HB IX tidak pernah memilih penerus.

Dari lima nama tersebut, apakah dapat dikerucutkan lagi?

Read the rest of this entry »

No Comments

Polemik Riwayat Hidup

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 7 Maret 2015

Screen Shot 2015-03-10 at 6.04.50 AMSemuanya bermula ketika Pansus Raperdais Pengisian Jabatan Guberur dan Wakil menemui Sultan HB X, putri-putri, adik-adik beserta beberapa perangkat Kasultanan dan Pakualam IX di Keraton. Pada waktu itu, Sultan mengusulkan agar daftar riwayat hidup dipangkas tanpa menyertakan kata “istri” seperti termaktub dalam UU Keistimewaan (UUK) yang dianggap mencegah kemungkinan perempuan menjadi Gubernur DIY.

Bola politik berkembang liar, apalagi ada menantu Sultan, KRT Purbodiningrat, sebagai wakil ketua pansus. Padahal, pada masa pembahasan Raperdais periode sebelumnya, tidak muncul isu pemangkasan riwayat hidup. Paling tidak ada dua poros besar yang berkembang.

Poros pertama menghendaki bahwa jenis kelamin tidak dapat menjadi basis diskriminasi jabatan gubernur. Secara implisit dan eksplisit, hal ini mengindikasikan bahwa pemimpin tertinggi keraton Yogyakarta yang selama ini dipimpin oleh Sultan yang selalu laki-laki dapat berubah. Lebih spesifik lagi, poros ini mendorong GKR Pembayun, putri pertama Sultan untuk menjadi pemimpin tertinggi Keraton sekaligus Gubernur.

Poros kedua berada di posisi berseberangan. Tradisi keraton Mataram Islam yang selama lima abad selalu dipimpin dengan garis keturunan laki-laki tidak seharusnya dirubah. Jika ditarik dalam spektrum yang lebih luas, Read the rest of this entry »

No Comments

Dana Istimewa

Screen Shot 2015-02-11 at 4.17.43 PMKedaulatan Rakyat, Analisis, 10 Februari 2015

Dana Istimewa 2015 yang dialokasikan 547, 45 M dapat dipastikan terlambat. Dalam tiga kali penyaluran selama ini, danais tidak pernah datang tepat waktu. Pemerintah DIY menunjuk Pemerintah Pusat yang dikoordinatori Kemendagri lambat dalam menyalurkan anggaran yang penting bagi pembangunan DIY. Penelusuran penulis di DIY dan Jakarta memberikan kesan bahwa keterlambatan Danais merupakan kombinasi dari masalah di DIY dan pusat.

Danais 2015 melalui proses yang cukup panjang. Pada 21 Feb 2014, Gub DIY mengusulkan anggaran sebesar 1,02 T rupiah untuk anggaran 2015, padahal sebulan sebelumnya, dari alokasi 2013 sebesar 231 M, hanya mampu terealisasi 54 M atau 23,5 %. Setelah melalui sekian proses, pada 15 Agustus 2014, anggaran Danais 2015 disepakati 547, 45 M.

Danais jauh berbeda dengan Dana Otsus Aceh dan Papua yang berbentuk block grant, yang segera dicairkan Kemenkeu setelah ada rekomendasi dari Kemendagri. Tidak ada ukuran keberhasilan kinerja tahun lalu untuk pencairan tahun berikutnya, entah dikorupsi, atau gagal dikelola, Dana Otsus Aceh dan tetap akan dicairkan merujuk pada prosentase dari Dana Alokasi Umum.

Sementara Danais berbasis kepada kinerja. Dana tahapan berikutnya hanya dapat dicairkan setelah hasil dari tahap sebelumnya diverifikasi. Model ini mendapat apresiasi positif dari BPK karena hasilnya lebih terukur dibanding Dana Otsus. Dalam satu tahun terdapat tiga tahap penyaluran: 25%, 55% dan 20%. Dana tahap kedua hanya dapat dicairkan setelah dana tahap pertama mencapai capaian kinerja 80%, begitu juga tahap ketiga. Pada 2013, dana turun hanya satu termin. Pada 2014, Pemda DIY hanya mampu mencairkan dua termin dan tahun ini, prosesnya masih berada di Kemendagri.

Ada beberapa masalah terkait dengan terlambatnya pencairan Danais yang berimplikasi pada capaian serapan:

Pertama, Perdais yang terlambat. UUK memberikan kewenangan besar kepada DIY. Berbeda dengan Aceh dan Papua yang membutuhkan Peraturan Pemerintah, Read the rest of this entry »

No Comments

Batu Bacan Dua Lemari

phpTwTQyIPMFenomena batu Bacan ini menjadi hiburan ketika riset, terutama di Ternate dan terus berlanjut sampai ke Palembang.

Saya indekos di belakang Kedaton Ternate. Pada awal datang ke Ternate tanggal 20 Oktober 2014, industri batu akik masih hanya beberapa saja dan berada di kios-kios di sebelah Ngara Ici (lapangan Kecil) di depan Kedaton. Oh ya, selain Ngaro Ici, lapangan yang menjadi milik Kasultanan adalah Ngaro Lamo (lap besar). Industry ini berkembang sangat pesat dan ketika saya meninggalkan Ternate sebulan setelahnya, industry pengolahan batu ini sudah berjajar di seluruh deretan jalan antara Ngara Lamo dan Hypermart. Setiap sore, jalanan ini dipenuhi pengunjung, penikmat batu akik, atau batu Bacan dan Obi. Keramaian pedagang jalanan ini mengalahkan pasar batu permata yang ada sekitar 500 meter. Pasar batu permata, selain bocor dan becek, juga terkesan kumuh. Namun demikian, pasar tersebut tetap penuh pelanggan karena lebih lengkap, misalnya cincin titatium. Tetapi di ujungnya, ada penjual mie ayam paling enak se Ternate.

Pusat industri batu Bacan ini hanya salah satu dari beberapa pusat industri rakyat lainnya di Ternate disamping ratusan kios-kios kecil yang menjual batu Bacan. Tentu saja tidak jelas darimana pedagang dadakan yang memanfaatkan perataan Ngara Ici dapat mendapatkan pasokan listrik untuk memutar gerinda yang berkekuatan 500 watt, padahal paling tidak dibutuhkan tiga gerinda (termasuk satu untuk alat pemotong) di setiap kios. Read the rest of this entry »

No Comments

Anjing-Anjing Puri

2103AnjingButuh mental lebih untuk menghadapi tantangan penelitian lapangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya: anjing. Sejak kecil lingkungan social mendidik saya untuk melihat anjing tak lebih dari binatang najis, galak dan harus diwaspadai. Pendeknya, anjing adalah a nasty animal. Apalagi lingkungan kampung saya di Bogeman Magelang yang gangnya sempit-sempit dan rumah yang sempit tetapi banyak yang beretnis tionghoa, membiarkan anjingnya berkeliaran di jalanan. Saya bersahabat dengan pemilik anjing, tapi tidak dengan anjingnya. Tapi percayalah, bukan anjing yang sering di jalan yang berbahaya, tetapi anjing yang biasa di dalam rumah, tetapi pada saat tertentu yang sangat jarang dilepas di jalanan.

Ketika anjing rumahan itu dilepas, dia akan liar, apalagi mendekati musim kawin. Kakak saya pernah digigit anjing di kakinya, saya juga pernah. Waktu itu saya kelas satu SMP sekitar 13 tahun. Saya dan adik saya sedang mengejar layang-layang putus. Adik berlari di depan dan tidak menghiraukan anjing yang akan mengejarnya. Read the rest of this entry »

No Comments

Jika boleh memilih tiga kesan pertama saya setelah tinggal enam hari di Gowa dengan travel ke Makassar, mungkin tiga kata tersebut yang muncul pertama kali di kepala: Sampah, Jeruk Nipis dan Martabak Terang Bulan.

Kesan pertama tentang sampah tentu bukan hal yang mengenakkan. Selama berjalan kaki di beberapa ruas jalan Makassar dan Gowa, kesan tentang sampah yang pertama kali muncul. Di setiap selokan yang saya temui, tumpukan sampah, menyatu dengan lumpur pekat, menghambat aliran air yang menyebabkan sebuah perpaduan jorok antara sampah, lumpuh dan limbah. Warnanya hitam dan seringkali di bagian atasnya kehijauan. Tentu saja tidak ada yang peduli karena tidak ada yang berjalan kaki menyusuri jalanan. Genangan ini muncul mencuat di sela-sela trotoar yang bolong. Saya dengar Makassar sering tergenang ketika musim hujan walaupun saya kebetulan datang di puncak musim kemarau. Tetapi hampir pasti, genangan itu bercampur sampah yang terbawa air.

Kondisi ini merata hampir di setiap sudut kota, mulai beberapa meter dari lapangan Karebosi, sampai ke jalan-jalan di Sungguminasa. Bahkan, di jalanan beberapa meter dari makam Syeh Yusuf, pahlawan nasional dari Sulsel selain Sultan Hasanuddin, ada selokan meluber yang menimbulkan genangan di jalanan yang dibeton. Genangan itu saking lamanya, telah menyebabkan beton ditumbuhi lumut walaupun terus tergerus ban kendaraan.

Selain itu, tempat sampah sepertinya langka. Warga hanya menaruh bungkusan kantok plastik berisi sampah yang diangkut oleh truk terbuka yang selalu tampak penuh, beberapa hari sekali. Disatu sisi pemerintah sibuk mengkampanyekan budaya membuang sampah pada tempatnya, di sisi lain tak ada tempat sampah dan tata kelola sampah. Saya berani bertaruh, seluruh selokan mampat itu sudah bertahun-tahun tidak dikeruk.

Kesan kedua adalah jeruk nipis yang selalu hadir dalam hampir semua makanan. Jeruk ini diiris menjadi beberapa bagian dan diperas untuk ‘topping” hampir semua makanan mulai bihun goreng, pallu basa, kakap penyet, konro, coto, mie ayam…you name it. Bahkan pada sebuah warung makan pinggir jalan, saya percaya diri memesan es jeruk setelah melihat gundukan jeruk nipis, ternyata jeruk nipis itu hanya untuk “topping” saja. Para pedagang jalanan di Gowa dan Makassar malas menyediakan menu minuman. Mereka sepertinya sudah sibuk dengan menu makanan saja. Minumnya pun seragam: air es dengan gelas alumunium. Padahal minuman ini bisa menjadi salah satu penyumbang keuntungan yang lumayan jika dikelola dengan baik.

Ketiga tentang Martabak Terang Bulan (MTB) yang selalu ada tiap 200 meter di jalan utama. Saya tidak tahu darimana MTB berasal, yang jelas, dari spanduk penjualnya, cukup lengkap mulai dari MTB Medan Asli sampai MTB Tegal Asli Cabang Penakukkan. Seandainya dapat mengambil kesimpulan yang pasti tepat dalam riset lapangan saya kali ini, bisa jadi kesimpulannya adalah Gowa dan Makassar adalah kota dengan MTB terbanyak di Indonesia. Sepertinya, saya harus mencoba memesannya nanti malam….

No Comments

Flo, Yogya dan Keindonesiaan

1Emqc3YFlo jelas salah atau setidaknya bertindak kurang sopan untuk ukuran umum masyarakat kita yang telah memaki masyarakat Yogyakarta karena tak mau berbagi nasib di antrian SPBU. Dia juga telah minta maaf walaupun permintaan maaf tidak menyurutkan proses hukum. Kasus Flo bisa jadi bukan hanya kekecewaan sekilas, tetapi ekspresi lama kekecewaan masyarakat Yogyakarta.

Yogyakarta yang istimewa, tidak dibangun oleh orang Yogya “asli” saja tetapi merupakan perbauran antara masyarakat pendatang yang akhirnya menghadirkan nuansa keindonesiaan. Perbauran ini sudah berlangsung sangat lama masuk ke dalam lingkaran inti kekuasaan keraton. Kerjasama antar keraton telah menghadirkan perpindahan penduduk ke Yogyakarta.

Pada masa kemerdekaan, perpindahan kementrian ke Yogyakarta membawa perubahan sosial yang luar biasa seperti ditulis dalam buku Selo Sumardjan. Yogyakarta yang tadinya relatif homogen berubah menjadi heterogen. Indonesia di Yogyakarta hadir ketika membantu republik menyediakan Yogyakarta sebagai ibukota. Read the rest of this entry »

No Comments

Jokowi dan UGM

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 20 Agustus 2014

Hubungan Jokowi dengan UGM tentu sangat erat. Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Bahkan nyatanya, Jokowi adalah lulusan sarjana universitas negeri pertama di Indonesia yang menjadi presiden.

Pertama-tama, kita harus mendefinisikan dulu tentang apa yang dimaksud sebagai alumni. Dalam pengalaman penulis, alumni sebuah universitas dimaknai sebagai seseorang yang lulus dari universitas tersebut. Kartu Keluarga Alumni Gadjah Mada atau Kagama misalnya, baru didapatkan seseorang ketika yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya, apakah pendidikan profesi, D3, S1, S2 atau S3. Pendeknya, seseorang yang kuliah di UGM kemudian tidak menyelesaikan pendidikannya karena sesuatu hal, tidak dianggap sebagai alumni. Mari kita lihat profil masing-masing presiden yang pernah memerintah di Indonesia.

Presiden Pertama Sukarno disebut-sebut sebagai alumni ITB. Nyatanya, Ir. Sukarno lulus dari Technische Hogeschool (TH) pada tahun 1926. Dia adalah salah satu insiyur pertama yang diluluskan TH. TH kemudian mengalami berbagai transformasi, termasuk menjadi bagian dari Universitas Indonesia sebelum diresmikan oleh Presiden Sukarno menjadi ITB pada 2 Maret 1959. Artinya Ir. Sukarno bukan alumni ITB tetapi alumni TH yang menjadi cikal bakal ITB. TH dan ITB tentu sangat berbeda. Read the rest of this entry »

No Comments

Pilpres Siapa yang Menang?

Download PDF disini

Bisakah ada dua pemenang di Pilpres? 

Tidak mungkin. Pemenang Pilpres hanya satu, kalau bukan Prabowo-Hatta ya Jokowi-JK.

Mengapa sekarang ada dua pemenang? Bagaimana bisa terjadi?

Sebenarnya pemenangnya hanya satu, walaupun dua-duanya mengklaim memenangkan Pilpres. Kemungkinannya hanya satu: yang satu menang, yang lainnya tidak mau mengakui kekalahan.

Dalam dua bulan terakhir, masyarakat diombang-ambingkan dengan berbagai berita. Di sosial media seperti Facebook dan Twitter, masing-masing pendukung dengan gampangnya membagi link yang sesuai dengan keinginannya tanpa verifikasi kebenaran berita. Televisi lebih buruk lagi, terpolarisasi dalam dua kepentingan masing-masing capres. Kampanye Hitam (fitnah) dan Kampanye Negatif (menonjolkan fakta buruk Capres) menjadi sulit dibedakan awam karena dikemas sedemikian rupa. Rakyat kehilangan pegangan kebenaran, karena sulit membedakan apakah tokoh panutannya sedang mengabarkan kebenaran atau kebohongan. Hal ini dimanfaatkan oleh Capres yang sebenarnya kalah dalam Pilpres.

Apa dasar penentuan kemenangan Pilpres?

Pemenang resmi akan diumumkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014. Tetapi kita bisa menggunakan hasil Hitung Cepat (Quick Count) untuk menentukan pemenangnya.

Bagaimana Quick Count bisa dipercaya? Bagaimana metodologi/caranya?

Ada tiga jenis Survey yang biasa digunakan untuk menentukan preferensi pemilih. Ketiganya mengambil sampel (contoh kecil) dengan perhitungan statistik dari populasi. Pertama, survey pemilih yang dilakukan sebelum pemilu untuk melihat kemungkinan pemilih. Ini yang paling kurang akurat. Kedua exit poll yang menanyakan pilihan pemilih setelah keluar dari bilik suara. Akurasinya lebih baik dibandingkan yang pertama. Ketiga Quick Count atau hitung cepat yang sangat akurat yang berdasarkan hitungan sebenarnya dari masing-masing TPS yang menjadi sampel. Semakin banyak sampelnya, semakin kecil kemungkinan salahnya (Margin of Error/MoE). Salah satu yang paling banyak sampelnya dalam Pilpres ini adalah Saiful Mujani Research&Consulting (SMRC) dengan 4000 TPS seluruh Indonesia dengan MoE 0.6%. Lembaga survey lainnya MoE nya sekitar 1%.

Apa persamaan antara Survey pemilih sebelum pemilu, Exit Poll dan Quick Count?

Ketiganya menggunakan sampel/contoh dengan perhitungan tertentu. Exit Poll dan Quick Count dilakukan di TPS sedangkan Survey pemilih, biasanya, dilakukan di rumah pemilih.

 Apa artinya Margin of Error 1%?

Artinya, kalau toh hasilnya berbeda dengan hasil resmi, hanya akan naik atau turun sebanyak 1%. Misalnya ketika hasil hitung cepat Prabowo 47% dan Jokowi 53%, seandainya berbeda dari hitungan resmi, kemungkinannya Prabowo 46%, 47% atau 48% dan Jokowi kemungkinannya 52%, 53% dan 54%. Jadi bisa saja Prabowo 48% dan Jokowi 52% atau Prabowo 46% dan Jokowi 54% asal jumlahnya 100%. Hanya tiga kemungkinan ini saja, sehingga lembaga survey sudah bisa yakin dengan hasil hitung cepatnya dan mendeklarasikan kemenangan pada salah satu Capres.

Lembaga mana saja yang merilis survey dan mana yang kredibel?

Berikut rilis beberapa lembaga survey terkait sebagaiamana dimuat di Harian Kompas Cetak edisi 10 Juli 2014 dan rilis lembaga yang bersangkutan:

 

No Lembaga Survey Prabowo-Hatta (%) Jokowi-JK (%) Data Masuk (%) Jumlah TPS MoE(%) Selisih Suara(%) Sumber
1 Saiful Mujani Research& Consulting (SMRC) 47,09 52,91 99,30 4000 0,68 5,82 Kompas Cetak
2 Indikator Politik Indonesia* 47,06 52,94 99,5 2000 1 5,88 Rilis resmi
3 CSIS-Cyrus 48,9 52,1 97 2000 1 3,2 Kompas Cetak
4 Populi Center 49,05 50,95 96,5 2000 1 1,9 Kompas Cetak
5 PolTracking Institute** 46, 30 53,70 99,75 1992 1 7,4 Rilis Resmi
6 Lingkaran Survey Indonesia (LSI Lingkaran) 46,43 53,37 98,05 2000 1 6,74 Kompas Cetak
7 Radio Republik Indonesia (RRI) 47,48 52,52 99,15 2000 1 5,04 Rilis Resmi
8 Litbang Kompas 47,66 52,34 100 2000 1 4,68 KompasCetak
9 Puskaptis 52,05 47,95 93,41 1250 1 4,10 KompasCetak
10 Indonesian Research Centre (IRC) 51,11 48,89 100 2,22 Kompas Cetak
11 Lembaga Survey Nasional (LSN) 50,56 49,44 96,51 1,12 Kompas Cetak
12 Jaringan Suara Indonesia (JSI) 50,14 49,86 91,25 2000 1 0,38 Kompas Cetak

* Indikator Politik Indonesia bukan lembaga baru tetapi tidak bisa dipisahkan (atau saudara kembar) dari Lembaga Survey Indonesia.

**Poltracking Institute membatalkan kerjasama dengan TVOne terkait rilis quick count karena TVOne menambah tiga lembaga survey baru: Puspaptis, LSN dan JSI. Keterangannya disini.

Untuk menentukan lembaga yang kredibel, kita harus melihat rekam jejak survey-survey sebelumnya dan integritas orang-orang yang melakukan survey tersebut. Lembaga survey yang kredibel melakukan survey secara berkala dan terus menerus. Sehingga jika ada perbedaan dalam hasil, hal itu karena metodologi dan masih berada dalam Margin of Error. Eksperimen survey di Indonesia dimulai sejak pemilu 1999 dalam bentuk quick count dan marak mulai 2004.

Melihat sejarah survey, saya percaya kepada survey yang dilakukan tiga lembaga teratas. Selain itu, lembaga seperti RRI, Kompas dan LSI Lingkaran tidak akan menggadaikan kredibilitasnya untuk hajatan besar ini. Poltrack patut dihormati karena menghentikan kontrak dengan TVOne dengan alasan independensi dan kredibilitas. Sebaliknya, Jaringan Suara Indonesia dan Indonesian Research Centre misalnya, tidak pernah melakukan survey pada bulan Juni 2014 sehingga harus ditelisik lagi kredibilitasnya untuk Pilpres kali ini. LSN cukup rajin membut survey selama Pilpres dengan keunggulan pasangan Prabowo-Hatta. Selain itu, direktur Puskaptis Husin Yazid pernah diamankan polisi dari kemarahan salah satu pendukung calon di Pilkada Sumatra Selatan setelah mempublikasikan hasil Quick Count sebelum data masuk seluruhnya.

Bagaimana memastikan kemenangan pasangan Pilpres berdasarkan Quick Count?

Pemenang Pilpres dapat ditentukan apabila selisih kedua capres berada diluar Margin of Error yang kira-kira sebesar 1 %. Perbedaan perolehannya harus di atas 2% untuk menentukan pemenang. Sehingga berdasarkan rilis survey di atas, ada tujuh lembaga yang memenangkan Jokowi (SMRC, CSIS, Indikator, Poltrack, LSI Lingkaran, RRI dan Litbang Kompas), sedangkan Prabowo dimenangkan oleh Puskaptis dan Indonesian Research Centre. Rilis yang dikeluarkan oleh Populi, LSN dan JSI tidak bisa digunakan untuk klaim kemenangan karena berada dalam Margin of Error (berada di antara 2%).

Mengapa harus mengklaim kemenangan, apa gunanya?

Klaim kemenangan bisa dilakukan ketika hasil hitung cepat lembaga yang kredibel sudah menyatakan kemenangan Capres. Karena tingkat kesalahan Hitung Cepat yang kecil, hal itu bisa menjadi petunjuk kemenangan.

Kegunaannya antara lain. Pertama, untuk mengawal suara yang dihitung bertingkat mulai TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Jika ada pergeseran suara yang mencolok, bisa dicurigai ada kecurangan dalam penghitungan. Kedua, pada Pileg yang baru berakhir, hasil hitung cepat ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan koalisi yang akhirnya mengusung Jokowi dan Prabowo. Pada Pileg, semua partai menggunakan Hitung Cepat sebagai basis koalisi, tidak ada satupun yang menolak hasil Hitung Cepat, walaupun koalisi resmi tetap menunggu hasil resmi KPU yang hasilnya tak jauh beda dengan Hitung Cepat.

Apakah biasa mengklaim kemenangan sebelum hasil resmi KPU?

Hal ini biasa terjadi di hampir semua negara yang memberlakukan demokrasi electoral. Dalam kasus Indonesia yang terakhir, Fauzi Bowo langsung menelepon Jokowi dan mengucapkan selamat begitu hasil hitung cepat memenangkan Jokowi. Fauzi Bowo tidak menunggu hasil resmi KPU Jakarta. Praktek serupa juga umum dilakukan pemimpin negara lain. Dalam politik, hal ini menunjukkan sikap kenegarawanan yang siap menang dan siap kalah.

 Apakah harus selalu mengucapkan selamat kepada lawan politik?

Tentu tidak, jika hasil survey menunjukkan perolehan sangat ketat dan dalam Margin of Error, kandidat akan menunggu hasil resmi KPU karena sulit menentukan pemenangnya.

Apa yang seharusnya dilakukan kubu Jokowi?

Mereka harus mampu menahan diri untuk tidak mengekspresikan kemenangan berlebihan yang akan mengganggu lawan politik yang kalah. Selain itu, kubu Jokowi harus mengawal suara seperti pilihan rakyat. Lebih penting lagi, tidak boleh ada konflik karena otoritarianisme akan mudah muncul saat kondisi genting, salah satunya lewat militer.

Apa yang seharusnya dilakukan kubu Prabowo?

Prabowo sendiri seharusnya mengucapkan selamat kepada Jokowi. Ini bukti ucapannya yang siap kalah dan siap menang. Lembaga survey yang memenangkannya diragukan metodologinya dan saat ini berada dalam investigasi Persepi yang merupakan organisasi kumpulan lembaga survey (JSI dan Puskaptis) sebagaimana disampaikan Komisi Etik Persepi Prof. Hamdi Muluk.

Pada saat pileg, semua partai, termasuk Gerindra, Golkar, PKS dan PAN menggunakan hasil lembaga-lembaga yang saat ini memenangkan Jokowi sebagai basis koalisi. Partai Demokrat bahkan secara resmi menggandeng SMRC, mengapa sekarang mereka menolak hasil lembaga yang sama?

Apakah kondisi kemenangan palsu seperti ini pernah terjadi?

Pernah. Pada putaran kedua Pilpres 2004, Mega-Hasyim berdasarkan survey internal PDIP (Institute for Social Empowernment dan Democracy), Mega-Hasyim (50,7%) mengungguli SBY-Kalla (49,03%). Padahal SBY memperoleh 62%.

Apa beda 2004 dengan sekarang?

Beda sekali, Mega tidak pernah mengklaim kemenangan waktu itu, walaupun juga tidak mengucapkan selamat kepada SBY, bahkan hingga hari ini. Mega hanya mengatakan menunggu hasil hitungan resmi KPU. Selain itu, selisihnya dengan SBY cukup telak dan tidak ada polarisasi dukungan masyarakat dan stasiun TV seperti sekarang. Pernyataan kubu Mega sama sekali tidak berpotensi konflik.

Saat ini, Prabowo mengklaim kemenangan dan selisihnya tipis dengan Jokowi. Didukung stasiun TV, Prabowo berpotensi menciptakan keresahan di akar rumput dan konflik horizontal.

Bahaya paling besar yang mungkin terjadi? 

Manipulasi proses penghitungan suara dalam praktek jual beli suara. Jika Jokowi akhirnya kalah karena proses ini, potensi konflik tidak terhindarkan. Demokrasi Indonesia bisa berakhir. Kita harus berdoa hal ini tidak terjadi.

Apa yang kira-kira akan dilakukan kubu Prabowo ke depan?

Pertama kita menunggu tanggal 22 Juli 2014 saat KPU mengumumkan hasil pemilu dan kita berharap tidak ada konflik sampai saat itu. Kedua, jika KPU memenangkan Jokowi versi hitung riil, kubu Prabowo, kemungkinan besar, akan mengajukan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. MK yang nantinya akan mengumumkan pemenang Pilpres. Hal ini adalah langkah konstitusional yang bisa ditempuh kubu Prabowo.

Berapa lama hal itu terjadi?

Sekitar akhir Agustus, kita akan mendapatkan presiden yang definitif jika klaim kemenangan terus dilakukan.

Terakhir, kalau suka tulisan ini, jangan lupa share ya….

6 Comments

2368040_20130513102401The Jakarta Post, Opinion, 12 June 2014     Download PDF

Many did not expect that Golkar Party presidential hopeful Aburizal Bakrie, whose party came second in the legislative election, would fail in his efforts to secure a presidential ticket so he could compete with Joko “Jokowi” Widodo and Prabowo Subianto in the July presidential election.

The failure of Aburizal not only underlines the importance of a high approval rating, which eludes him, but also reveals the chronic problems of Indonesia’s political party system, namely party financing and cartelization.

There are two characteristics of post-Soeharto political parties in Indonesia (Mietzner, 2013).

The first is established grassroots parties with strong historical and ideological bases, such as the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), Golkar, the United Development Party (PPP), the National Awakening Party (PKB), the National Mandate Party (PAN) and the Prosperous Justice Party (PKS).

The roots of the PDI-P can be traced back to the Indonesian National Party (PNI), founded by Sukarno in 1927. 

 Read the rest of this entry »

No Comments

Debat Capres Pertama

Screen Shot 2014-06-12 at 11.14.22 AM

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 11 Juni 2014

Seolah menjawab keraguan publik, Jokowi-JK mendominasi acara Debat Kandidat Capres sesi pertama dengan tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum. Sebaliknya, Prabowo-Hatta yang tampil cantik di tiga sesi pidato sebelumnya saat deklarasi pasangan, pengambilan nomor dan deklarasi kampanye damai tampil kurang mengesankan.

Sebelum acara debat, Jokowi-JK tampil tanpa polesan. Pidatonya sepotong-sepotong dan menghilangkan momen-momen penting untuk mendapat simpati public. Saat menerima amanat dari PDIP dan terutama saat deklarasi, pidatonya tanpa persiapan dan kurang makna. Pada acara pengambilan nomor, Jokowi justru dipanggil Bawaslu karena dilaporkan mencuri start kampanye saat memperkenalkan nomor urut. Prabowo, tampil cukup impresif dengan gaya orator yang baik, dan menimbulkan simpati.

Hanya saja, dalam debat capres pertama ini ada beberapa catatan yang menarik. Pertama, tema debat kali ini secara hitungan di atas kertas adalah tema yang menguntungkan Jokowi-JK. Jokowi berpengalaman menjadi kepala daerah dan JK berpengalaman menjadi wakil presiden. Dalam debat ini terlihat bagaimana Jokowi fasih berbicara, tidak hanya tentang visi misi, tetapi juga strategi kongkrit untuk mengatasi persoalan. Read the rest of this entry »

No Comments

Older Entries »

Brighter Planet's 350 Challenge