Saya kaget membaca berita di Kompas tentang parkir berbayar di UGM bersamaan dengan satu pintu masuk ke UGM. Komentar di berita itu didominasi penolakan terhadap rencana parkir berbayar (belakangan, saya baru tahu jika ternyata surat edaran ttd Prof. Ainun Naim tidak berbicara tentang bayar membayar, hanya ujicoba pengaturan lalu lintas di UGM- download link dibawah). UGM dianggap komersial, menghancurkan predikat sebagai kampus kerakyatan dsb. Saya tidak terlalu risau dengan parkir barbayar, dan justru mendukung ide ini. Tapi ide tentang satu pintu masuk mengganjal di kepala. Bagaimana bisa satu pintu karena lokasinya yang terbuka, dipisahkan jalan kaliurang dan memiliki RS Sardjito yang menjadi RS Rujukan
? Mungkin sudah banyak yang berubah di UGM sejak saya tinggalkan hampir dua tahun, tetapi apakah memang sedrastis itu perubahannya?
Ada beberapa alasan untuk mendukung ide parkir berbayar di UGM. Alasan itu antara lain:
Pertama, parkir berbayar bukan isu yang baru, sejak saya kuliah (1997-2002), parkir di UGM sudah membayar. Setiap terjadi perhelaan besar di UGM, kendaraan yang parkir selalu harus membayar. Jika ada wisuda, pameran computer di GSP, Mantenan di GSP atau wisma KAGAMA, seingat saya parkirnya tidak gratis. Selain itu, pengelolaan dan transparansinya perlu dipertanyakan.
Beberapa tempat sudah menerapkan parkir berbayar sejak lama. Parkir di Perpustakaan Pusat Unit 1 juga selalu membayar sejak dulu. Setiap Sholat Jumat di Masjid UGM atau “sarapan” di Sunday Market UGM juga bayar. Parkir di sekitar kantor pos, Kosudgama dan KU juga bayar. Jadi, jika alasan membayar menjadi polemik, kenapa tidak dari dulu ? Artinya ketika dikelola sendiri-sendiri, tidak jelas tranparansinya mengapa tidak diprotes, sedangkan ketika akan dikelola secara lebih sistematis mengapa ditolak?
Kedua, uang menjadi mekanisme efektif untuk mengatur perilaku civitas akademika. Artinya, hal ini bisa mendorong civitas akademika untuk memakai kendaraan umum, naik sepeda (semoga sepada tidak bayar) atau jalan kaki. Jika benar hal ini salah satu policy outcome-nya, masih perlu didiskusikan lebih jauh.
Ketiga, aturan perparkiran mutlak diperlukan di UGM untuk menciptakan suasana yang lebih baik dan teratur. Semakin hari, jumlah pemakai kendaraan semakin banyak. Mobil mahasiswa yang bagus-bagus berhimpitan dengan mobil dosen yang, semakin tua dosennya, semakin muda mobilnya 
. Motor juga tidak kalah banyaknya, sampai-sampai tempatnya tak cukup lagi. Tak banyak yang tertarik naik sepeda, sama seperti jaman saya dulu (padahal naik sepeda bukan pilihan tapi keadaan 
). Karena aturan tentang wilayah parkir tidak jelas, kendaraan yang tidak mendapat tempat di tempat parkir, menyusup ke mana-mana, kadang ke parkiran dosen, dan ditempatkan tidak ditempat parkir tetapi di tempat yang sedekat mungkin dengan lokasi kuliah.
Keempat, seandainya hal ini menjadi pemasukan baru bagi UGM, toh hal itu didapatkan dari civitas akademis kaya, bukan dengan memberati yang miskin. Mampu berkendara, masak gak mampu bayar parkir. Mau bayar parkir di waktu malam ( di warung di pinggir kampus tiap malam), kok gak mau bayar di waktu siang.
Sekedar perbandingan dengan perparkiran di ANU seperti saya tulis di sini, mungkin bisa menjadi policy learning. Di ANU, tidak ada sejengkalpun tanah yang 145 hektar itu tidak jelas petunjuk parkirnya. Bandingkan dengan luas UGM yang hanya 67 hektar. Parkir di ANU ditangani oleh ANU Security yang rajin berpatroli mencari pelanggar parkir. Parkir di ANU yang didominasi mobil dibagi menjadi tiga.
Pertama, Parkir dengan sistem abonemen, minimal bulanan. Parkir jenis ini dibagi menjadi tiga, parkir mahal, Staff Only dan Permit Parking. Di parkiran mahal, mobil ditempatkan di bangunan khusus parkir yang terdiri dari beberapa lantai (rata-rata 4 lantai). Di tempat ini, akses masuk menggunakan kartu dimana pintunya terbuka otomatis, mirip parkir di Mall, hanya tidak ada orang yang menunggu. Saya tidak tahu harga per bulannya, tapi dugaan saya harga parkir di tempat ini selama setahun lebih mahal dari harga mobil saya. Staff Only parking permit boleh dibeli oleh staff dan graduate student dengan harga sebulan sekitar $30.80. Parking permit untuk Permit Parking area (bingung gak?) boleh dibeli oleh students dengan harga separuh harga staff. Student dilarang parkir di Staff Only, sedangkan staff dapat parkir di Permit Parking area.
Kedua, Parkir untuk Visitor yang gratis dibatasi 5 menit sampai 3 jam. Nah, ANU Security rajin sekali Patroli daerah ini. Security mendeteksi mobil yang parkir lebih lama dari seharusnya dengan memberi tanda di ban dan aspal. Kalau tidak ingin ditilang, harus rajin mengecek roda ban.
Ketiga, Parkir Visitor berbayar. Visitor dapat membayar di mesin parkir dengan nominal tertentu untuk jangka waktu tertentu. Tarifnya bebeda-beda sesuai dengan tempatnya. Semakin strategis semakin mahal.
Ketiga mekanisme parkir ini hanya berlaku untuk jam kerja (9am- 5pm) Senin-Jumat. Selain itu, masih ada parkir khusus untuk disabled, motor, asrama dan loading dock. Permit untuk disabled didapatkan dari Road and Transport Authority (RTA) setelah mendapat surat dari dokter berkaitan dengan hambatan mobilitas. Tempat atau pinggir jalan yang dilarang parkir ditandai dengan cat warna kuning dan merah di kerb-nya (pinggiran trotoar yang menempel di jalan). Dengan mekanisme ini, tidak ada pengecualian bagi pelanggar karena policynya sangat jelas.
Selain itu, sistem parkir juga terintegrasi dengan student and staff administration system. Pembelian abonemen parkir bisa dilakukan online, atau di deduct dari gaji staff. Parkir fines juga terintegrasi dengan RTA. Artinya, jika tidak membayar denda parkir (setiap pelanggaran difoto dan diberi “surat cinta” di wiper depan) , akan mendapat denda tambahan dan tidak dapat memperpanjang Rego (ijin jalan atau pajak tahunan yang berupa stiker yang ditempel di windscreen). Tanpa Rego, jangan harap berani pakai mobil yang akan mudah dideteksi dari ribuan camera yang tersebar di seluruh penjuru kota. Jika masih nekat juga, Driver’s Licence (bukan Driving Licence seperti di SIM) bisa dicabut yang berarti akan sulit untuk “hidup normal” karena Driver’s licence menggantikan fungsi KTP.
Nah artinya, kebijakan parkir di UGM harus jelas sehingga menjamin tercapainya policy outcome. Tapi lambat laun, hal ini bisa diperbaiki. Artinya, ke depan, saya optimis UGM bisa mengelolanya dengan baik.
Ganjalan yang muncul justru di sistem satu pintu masuk UGM. Rumor dan pembangunannya memang telah beberapa waktu yang lalu dilakukan. Ada portalisasi massal di UGM, dengan buka-tutup yang tidak pasti. Civitas Akademika harus menghapal, kapan portal sebelah sana dibuka dan ditutup, karena informasi yang sering tidak memadai. Saya sering bolak-balik karena tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk Fisipol yang letaknya di tengah-tengah Bulaksumur.
Portalisasi juga membuat beberapa bangunan kampus bagian depan menjadi bagian belakang atau sebaliknya. Kampus Fisipol misalnya, seharusnya bagian depannya adalah yang menghadap ke Perpustakaan Unit 2. Tapi karena diportal akses masuknya, para tamu harus masuk lewat Fakultas Hukum yang langsung bertemu dengan WC, atau demonstrasi mahasiswa. Dulu keluhan ini pernah disampaikan, mungkin sekarang sudah ada solusinya. Kabarnya lagi, kebijakan portalisasi ini seiring dengan pemindahan PKL ke tempat yang dibuat UGM sehingga kampus menjadi lebih tertata.
Nah, karena tidak tahu pasti kondisi lapangan di UGM sekarang, agak sulit untuk membayangkan dampak dari kebijakan ini. Hanya saja, pendapat tentang parkir di UGM haruslah didasarkan pada pertimbangan rasionalitas dan kebutuhan jangka panjang, bukan asal menolak ketika membayar dan setuju ketika gratis. Argumen kerakyatan misalnya, bukankah mereka yang berkendaraan ke kampus adalah orang berpunya? Kebijakan parkir justru berpihak kepada civitas akademika miskin yang tidak berkendaraan. Sudah miskin, harus mensubsidi mereka yang kaya dengan merelakan ruang publiknya dipakai parkir. Rakyat itu siapa? Apakah definisi rakyat sekarang bergeser menjadi Rakyat bermobil sehingga membuat mereka (rakyat bermobil) tidak parkir gratis berarti tidak kerakyatan. Apakah UGM adalah kampus kerakyatan ketika memberi rakyat kaya privilege dengan parkir gratis yang memakan ruang publik? Mungkin harus ada revolusi pemikiran tentang kerakyatan. Kerakyatan harus dipahami sebagai sebuah konsep berpikir dan keberpihakan.
Artinya perlu dikaji baik buruk sebuah policy bukan hanya dilihat dari membayar dan tidak membayar. Setuju jika gratis dan menolak ketika bayar. Perlu dipikirkan tentang budaya waton gratis di kepala.
Tambahan 26/8/09
Berikut Surat Resmi Rektor tentang Lalulintas di UGM, silakan klik disini edaran-pengaturan-lalulintas-ugm
1.. klo alasannya setiap ada perhelatan akbar sudah ada parkir itu beda konteks ma sekarang yang memukul rata setiap kendaraan yang masuk UGM dibebani parkir.
2.. klo mau niru ANU jangan cuma liat sistem perparkirannya. Jadi gak imbang .. karena ada banyak kekhasan dalam case UGM ini
3.. mungkin tarif parkirnya disesuaikan. Kupikir fair juga sih karena mobil mengambil lahan lebih banyak masak disamakan dg pejalan kaki yang gak ngambil lahan
apalagi ya ….
Bayu Dardias
Sambil mikir tak jawab dulu ya….
Sepertinya, kritikan apapun juga, rektorat tetap akan pada rencananya untuk membuat parkir berbayar. Artinya pengawasan agar terwujud transparansi dan tulisan saya seperti ini mungkin lebih bermanfaat daripada “menyerang” dengan tuduhan tidak kerakyatan.
1. Tidak semua kendaraan akan dikenai parkir, kemungkinan akan dikenakan kepada mobil yang dipakai mahasiswa dulu.
2. Memang betul banyak yang beda, tetapi dapat menjadi pelajaran. Salah satunya tentang portalisasi tersebut yang menandakan belum dipikirkannya ide parkir secara matang. Tidak ada pembedaan lokasi di parkir.
Salam Mas,
Kalau di lihat dari sudut pandang sejarah UGM, lahan yang dipergunakan UGM adalah hibah pakai dari Sri Sultan HB IX dengan tujuan sangat mulia dan itu GRATIS kalaupun bayar sewa ke kraton sangat murah sekali. Alangkah tidak elok kalau terjadi komersialisasi lahan oleh UGM yang diperoleh karena tujuan mulia Sri Sultan HB IX.
Kalau memang dengan tujuan ketertiban dan keteraturan, saya kira tidak ada hubungannya dengan bayar atau gratis, mungkin petinggi UGM masih belum menemukan sistem pengelolaan lahan yang tepat.
Bayu Dardias
Betul, seluruh lahan di UGM (dan juga UNY dll) merupakan pemberian dari Sultan HB IX dengan status masih tanah keraton. Sejak HB X menggantikan ayahnya, seluruh tanah UGM diberikan kepada UGM untuk dikelola. Saya setuju dengan pendapat bahwa sampai saat ini UGM belum menemukan pengelolaan yang tepat. Memang tidak etis jika kemudian tanah yang diberi itu menjadi ajang untuk mencari uang (komersialisasi). Saya kira ketertiban butuh dana dan dana itu diharapkan didapatkan dari parkir. Berikut ada info tentang pertimbangan kebijakan ini.
(1) Sudah tercatat sejumlah kematian korban lalu lintas kampus UGM di beberapa titik rawan, jumlah kendaraan harus dibatasi, kecepatan diatur.
(2) Sejumlah pelajar memilih janjian tawuran di kampus UGM, untuk berita tawuran itu menjadi terkenal menumpang nama besar UGM, kendaraan masuk satu persatu yang akumulasinya dua grup tawuran harus dilarang.
(3) Transaksi jual beli barang terlarang dilaporkan terjadi di kampus UGM, kendaraan masuk bukan tamu UGM namun hanya akan jual beli barang terlarang harus dicegah.
(4) Operasi susila menemukan pasangan asusila pada suatu operasi khusus, pasangan itu lebih dari seratus pasangan, semuanya bukan mahasiswa UGM, bukan dosen UGM, tidak berkepentingan dengan UGM, masuk kampus hanya akan berbuat asusila, kendarann mereka harus diditeksi dan tidak boleh masuk UGM.
(5) Ada laporan lisan bahwa beberapa transaksi Pekerja Seks Komersial (PSK) dilakukan di kampus UGM, oleh oknum yang mengaku mahasiswa, oleh pembeli disebar luaskan sebagai mahasiswa UGM, muncul dari pekarangan fakultas di UGM, numpang nama besar UGM untuk mendapat tarif yang tinggi, kendaraan penjual dan pembeli seks harus diditeksi, tidak boleh masuk UGM.
(6) Banyak kendaraan tidak berkepentingan dengan UGM, lewat UGM menerabas, menimbulkan kesemrawutan, menebar polusi pengganggu kesehatan mahasiswa calon pemimpin bangsa yang perlu kesehatan prima, kendaraan dengan status itu, seharusnya tidak masuk UGM, lewat jalur di luar UGM.
(7) Sejumlah mahasiswa datang dan pergi ke kampus tiap hari dua tiga kali pakai motor dan mobil, menebar polusi di kampus, seharusnya lebih efisien datang pagi, kuliah, ke perpustakaan, pulang sore atau malam, belajar dan beribadah di kampus sepanjang hari, tidak datang dan pergi menabur polusi.
(8) Kegiatan ekonomi mahasiswa UGM potensi besar, dapat ditangani UGM dalam kampus, kualitas terjaga, sehat, sehingga yang masuk UGM tentu terdaftar dan terkoordinir baik.
(9) Di UGM ada pejambret laptop mahasiswi, ada pencuri viewer, ada sejumlah pendatang yang bukan warga, masuk UGM pakai motor dan mencari kesempatan mencuri, ini harus dideteksi, keperluan masuk UGM akan apa? Kuliah boleh, konsultasi boleh, mencuri tidak boleh!
Parkir kan juga berarti ngasih kerjaan rakyat to pak….?
Masak sih,Mas? Perlu diungkap tuh, siapa Koordinator Parkirnya…jangan2 oknum he he..!
di UB sih parkir satu pindah dah dari beberapa tahun lalu, pakai kartu parkir pula, tapi tetep aja motor sering hilang huehehe … 😀 soalnya satpamnya kadang disiplin kadang kagak, secara cuman nambahin kerjaan mereka :p
parkir berbayar sak larang-larange wae…. ben kuliah ra dho kemlinthi numpak dosing… ngebak-baki dalan…. dosing sing tuku wong tuwo wae dho gawe gaya…
kayaknya masih banyak yang bisa kita perbuat untuk bangsa ini selain mikirin masalah parkir.
Bayu Dardias
Parkir penting utk bangsa dan negara Jun, di Melbourne dan Sydney, denda parkir manjadi salah satu pemasukan utama City. Jadi kalau dikelola dengan baik, bisa bermanfaat.
pengelolaan parkir di serahkan ke outsourcing saja ? :p
Bayu Dardias
Sepertinya memang akan dioutsourcing
Nah setuju, kalau dikelola dgn baik pasti bermanfaat, saya berada di lingkungan UGM sejak tahun 1969 hanya khawatir kalau UGM jadi jauh di hati masyarakat karena kesan ekslusif, tertutup, komersialisasi seluruh asset dan membuat rawan fitnah.
Yang jelas kebijakan parkir berbayar akan merubah habitat UGM itu sendiri. Dampak langsung yang saya rasakan adalah kami yang sering ikut diskusi di kampus UGM bersama mahasiswa UGM sudah mulai memikirkan lokasi alternatif untuk berdiskusi dan mengembangkan komunitas.
Yang jelas lalu lintas UGM akan makin sepi, aman? wah nggak tau juga ya?
Bayu Dardias
Wah kalau ternyata dampaknya sampai pada hilangnya komunitas diskusi, tentu ini sebuah kehilangan besar, bukan hanya buat UGM, tapi buat Indonesia. Semoga tetap mempertimbangkan UGM sebagai arena pengembangan diri (dengan format baru tentunya).
hmm…gak perlu mbayar..pake sistem gesek kartu mahasiswa aja..skolah mahal kok masih suruh bayar parkir mahal..haruse parkir tu dah ter akomodasi dalam biaya kuliah juga…nanti jadinya UGM (universitas gede mbiayane)..EX: biaya pembuatan kartu mahasiswa S2 kok 50ribu..mahal amat ya??? 😥
sekalian biar keliatan elit..ciptain aj security pake finger print.. 🙂
Kalo alesan keamanan, kok hanya daerah utara bunderan aja yang diamankan, kok nggak dari dulu dulu, kok baru sekarang, apa karena ada hotel baru disitu, belom balik modal?, supaya tamu tamu hotel merasa tenang? Trus gimana nasib keamanan di luar area itu?,
Kalo cuma lewat, mbayar nggak?contohnya si rs sarjito, bethesda, dibawah waktu tertentu parkirnya gratis. kalo cuma lewat aja dipungut, bener2 sifat khas preman, jangan disamain dengan jalan TOL
Trus ongkosnya di pungut waktu masuk apa pas mau keluar ?
Kalo mau nertibin parkir ilegal,ada yang merhatiin nggak, portal( baru ) yang di sebelah PPTIK, kok letaknya di timurnya parkir foodcourt ya..hehehe..katanya mau nertibin parkir ilegal,
Mobil mobil mahasiswa ngabisin tempat parkir?, mobil2 mahasiswa kan sebagian besar waktunya dihabisin untuk parkir di fakultas, emang di utara bulevard ada fakultas apa ya??, nggak ngefek lah dikasih portal juga, di tiap fakultas mobil2 masih menuhin tempat, liat aja di tiap fakultas, parkir mobilnya kayak oto bursanya TVRI 😆
Kalo emang mau ngatur, kenapa harus dioutsourcing in, emang nggak bisa ngelola sendiri ya, SDM banyak , masih banyak SKK yang kerjaannya hanya petantang petenteng, dikaryakan aja.
Dijamin nggak tuh pengelola parkir mau tanggung jawab kalo ada ke ilangan, biasanya kan “kehilangan bukan tanggung jawab kami” cuma seneng narik duitnya.
Kalo ada acara acara, di GSP misalnya, dijamin nggak tuh jadi bebas parkir? karena udah dipungut di portal.
Bayu Dardias
Wah saya tak bisa berkomentar tentang detail, semoga comment ini dibaca pengambil kebijakan.
Mas Bayu, boleh ijin copy paste tulisan blog nya atau hanya sekedar ngasih link? spy diskusi berimbang? mungkin dengan post mekanisme parkir ini para civitas akan lebih mengerti.
salam.
creator grup tolak karcis parkir ugm. http://www.facebook.com/group.php?gid=126345166119
Bayu Dardias
Tentu saja, my pleasure…
Bagaimana jika pendapatan parkir digunakan juga untuk memberi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi tapi kurang mampu, mendanai penelitian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa, dll. Artinya dari mahasiswa buat mahasiswa juga (meminjam istilah dari rakyat untuk rakyat).
Ini sekedar pemikiran saya, Mas Bayu.
Maaf diluar topik:
Mas Bayu, saya ada buat posting tentang gelar Bachelor dari beberapa perguruan tinggi di Australia yang hanya disetarakan dengan gelar D-3 oleh Dirjen Dikti.
Bagaimana pendapat Mas Bayu?
Bayu Dardias
Langsung meluncur ke blok pak Tikno yang super update….
Saya setuju dengan subsidi silang tersebut…
terimakasih mas bayu.
aw aw aw….
sya kok malah baru baca ui.. ui ui…
tak apalah… yg penting numpang dulu hahahaha…
nek bayar sui2 yo aku numpak pitku wae nek ngene…
hehehe…
waktu saya di Jepang, Universitas Tokyo, sepeda pun dilarang masuk kampus (Kampus Komaba ) yang besarnya setara dengan ugm sebelah timur (mgkn lebih). Ada parkir di depan pintu gerbang utama (hanya satu) untuk sepeda dan motor dan BAYAR (sebulan kira2 2000 yen).
Malah untuk Kampus Hongo yang besar banget (selalu tersesat di dalamnya) juga kendaraan bermotor dilarang masuk (kecuali kendaraan tertentu). Walhasil ke mana-mana di kampus itu harus jalan atau naik sepeda (tapi parkir tak boleh sembarangan).
Asiknya seperti ini, saya rasa , sebagian mahasiswa jadi harus datang lebih cepat k kampus. Secara psikologis juga sehat karena kita tak perlu meluncur sekian belas km/jam. Dengan berjalan saya bisa bertegur sapa dan menyapa teman-teman saya dengan lebih sering, lebih lama, lebih leluasa, bebas, dan tak perlu khawatir menganggu pengguna jalan yang lain. Tentu saja ini lebih sehat, kurang polusi udara dan suara, lebih banyak bergerak.
Saya sendiri cukup pro dengan kebijakan ini. Sangat melelahkan sebagai pejalan kaki di UGM jika tiap detik harus risau berjalan dan menyeberang sambil lihat kiri kanan dan sesekali kaget mendengar deru dan klakson motor atau mobil. MELELAHKAN.
Memaaaaaang sekali lagi UGM berbeda, tapi hingga kita menemukan mekanisme khas UGM, coba kita lihat jernih kebijakan ini. Jalani dengan baik, awasi, dan evaluasi. Dari situ perlahan-lahan kita bisa menemukan solusi perparkiran terbaik.
Bayu Dardias
Thanks for comment, ternyata di Jepang lebih “kejam” daripada di Oz ya.
bayu, ketertiban dengan bayar parkir sepertinya ga ada hubungannya deh. yang ada itu hubungan antara bayar parkir dengan pendapatan UGM. so,alasan sebenernya UGM pasang tarif parkir adalah soal duit. masak kamu ga tahu…
Bayu Dardias
Hehehe, Heru, dijawab agak konseptual dikit ya. Seharusnya dibedakan antara hubungan (correlation) dan sebab akibat (causation). Ketertiban dan bayar parkir jelas ada correlation, walaupun belum tentu causation. Sebenarnya kalau masalah uang, menurutku tidak sebanding dengan polemiknya.
Kalo melihat tulisan yang anda kemukakan ini, memang beberapa poin saya dukung sih… Tetapi saya ingin bertanya lebih jauh mengenai pendapat-pendapat anda, yaitu tentang tarif parkir itu sendiri. Menurut anda, agar tidak meninggalkan nama besar sebagai kampus kerakyatan, berapa besar tarif parkir ugm nantinya…??
Bayu Dardias
Pertama, jika benar akan diberlakukan tarif parkir, seharusnya dimulai bertahap dan diterapkan untuk mahasiswa yang bermobil. Logikanya seperti ditulis di atas, bisa beli (atau dibelikan) mobil kok tak bisa bayar parkir. Kemudian dilakukan evaluasi mendalam. Kedua, menurut saya parkir seharusnya menggunakan tiket electronic atau stiker bulanan, semesteran atau tahunan dan bukan harian, apalagi jam-jaman seperti di mall. Ketiga, ada perbedaan biaya parkir untuk lokasi-lokasi tertentu, semakin strategis semakin mahal. Artinya tidak dipukul rata untuk setiap lahan. Kalau tentang berapanya, saya tidak tahu karena tidak mengerti kondisi saat ini. Mohon maaf.
ini Indonesia bung!! bukan amrik, inggris ato jepang dan apalah..
dan juga UGM itu milik siapa sih sebenarnya? akademik? dosen? atau rakyat? masyarakat? atau milik kita bersama?
sesungguhnya kebijakan publik didiskusikan bersama.. bukan kebijakan ambil tembak saja.. menguntungkan salah satu pihak.. (dalam tulisan anda sudah terbaca jelas bahwa terdapat pihak yang mengambil keuntungan). saya rasa anda telah lupa sila ke 4 dari Pancasila.
maka salahkan saja para rakyat yang mencuri, berbuat asusila, berkelahi, menjambret dan segala macemnya lah.. mereka melakukan karena apa? bodoh? kenapa? karena mereka tidak dapat pendidikan yang layak? kenapa? karena biaya kuliah yang mahal, mana universitas yang mahal? jawab aja sendiri!!! jika anda merasa pintar..
jika esok ugm dibikin portal, perumahan2 dibikin portal, dan juga segala tempat umum dibikin portal, bahkan gang kampungku akan kubuat portal.. :D.. hidup portal.. hidup…