Bayu Dardias Kurniadi

bayu dardias November 25th, 2009

Salah satu ritual yang dilakukan mahasiswa yang telah selesai studinya adalah menjual beberapa barang yang dianggap berharga. Salah satunya adalah mobil istri saya. Sebenarnya selain mobil, masih ada kulkas, TV, DVD player, furnitures, microwave dll yang sebenarnya masih layak dijual yang totalnya bisa $AU 500. Tapi saya dan istri sepakat untuk menghibahkan itu semua, selain tak punya kapasitas untuk tawar menawar, yang beresiko merusak relasi, toh semua barang itu didapat dari jatah beasiswa.

Selain, karena mobil dibeli tidak dari uang beasiswa alias dari utangan, harganya juga relatif masih bagus. Minggu lalu saya menjual Mobil istri Toyota Camry CSX tahun 1999. Saya mengiklankan di allclassified.com.au dengan biaya $AU 15 per foto dan di   billboard.anu.edu, dua situs andalan mahasiswa untuk mendapatkan barang bekas bermutu.

Menariknya, baru beberapa jam setelah diupload langsung dapat email yang isinya seperti berikut.

Hi,
I will like to know if the Ad is still available for sale and i will
offer you $6,300.00 hope to read from you soon.

Email ini aneh dan saya sudah tahu ini penipu. Lha wong ditawarinnya $6,200 kok ditawar $6,300. Tapi saya ingin meneruskannya, mumpung banyak waktu luang sebelum pulang. Lha setelah saya jawab, orang yang mengaku sebagai Brelia Moore ini membalas lagi.

Hi,thanks for mailing back,i want you to send me the recent photos,
i am happy to read from you and i want you to know that am buying this
for Dad…I would have prefer to come and inspect the car
and pay you in cash but i cant due to the nature of my work,I’m an
oceanist,i am at sea right now, and I am glad you accepted my offer.I
can only pay through paypal at the moment as i do not have access to
my bank account online,but i have it attached to my paypal account,
and this is why i insisted on using paypal to pay,all i will need is
your paypal email address to make the payment,and if  you do not have
a paypal account yet,its pretty easy to set one up at www.paypal.com,i
will be expecting your email.I have a pick up agent that will come for
the pick up after payment has been sorted.
Email me here.
Brelia.

Sekedar tahu saja, dalam sehari ada tiga orang yang semuanya  mengaku Oceanist dan ingin membeli tanpa menawar.  Dua email yang lain, karena pasti menipu, saya balas dengan agak keras dan lucu seperti berikut.

I dont care if you are an Oceanist or a Prime Minister, send your money to my ID at Paypal and I also don’t care if the Prime Minister Himself pick up the car after you pay it.

Tapi satu saya sisakan untuk mengetahui langkah sang penipu lebih lanjut. Setelah saya berikan account paypal, dia membalas lagi. Continue Reading »

• Australiana
• Comments (2)

bayu dardias November 18th, 2009

Kedaulatan Rakyat, Analisis, 18 November 2009

Selama dua tahun tinggal di Canberra, ibukota Australia, tidak pernah kata “Indonesia” menghiasi berita nasional Australia sebegitu intensif selama sebulan terakhir, kecuali berkaitan dengan isu imigran gelap.

Imigran pencari suaka (asylum seekers) deras mengalir ke Australia sejak pemerintahan Kevin Rudd mulai bekerja di akhir 2007. Dibandingkan dengan pendahulunya John Howard, Kevin Rudd menerapkan soft policy (yang lebih memudahkan) bagi imigran untuk menjadi warga negara. Pencari suaka dari negara-negara konflik seperti Afganistan, Pakistan, Iraq dan Sri Lanka menjadikan Australia negara tujuan karena dianggap “paling murah” secara finansial dibandingkan dengan kawasan Eropa, Amerika atau Kanada.

Indonesia turut terseret dalam pusaran isu ini karena posisi geografisnya yang menjadi “jalur” para imigran tersebut. Umumnya, para imigran membayar calo penyelundup manusia melalui jalan darat dan udara sampai ke Malaysia. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan laut dengan kapal seadanya menuju Christmas Island di ujung barat laut Australia untuk diproses lebih lanjut menjadi Permanent Resident (penduduk tetap) di mainland. Beberapa imigran lain yang putus asa, kekurangan uang dan tak kenal calo, menjelajahi Samudra Hindia, plus segala resikonya.

Saat ini, tak sedikit WNI yang dihukum lebih dari lima tahun karena tergiur uang imigran yang jumlahnya mencapai 100 juta/orang. Beberapa menggunakan cara-cara yang sangat brutal. Setelah tertangkap patrol AL Australia dengan tujuan ke mainland April lalu, kapal pengangkut diledakkan yang akhirnya “memaksa” korban ledakan ditempatkan di mainland. Cara putus asa ini memudahkan proses imigrasi selanjutnya karena yang bersangkutan telah sampai di mainland.

Continue Reading »

• Artikel Media
• Comments (0)

bayu dardias November 10th, 2009

Download here

Serious efforts to combat corruption in Indonesia have been started since the fall of Suharto in 1998. Pro democracy activists promoted a slogan of KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme/ corruption, collusion and nepotism) to attract public sympathy to the movement. Soeharto was seen as a dominant factor that slumped Indonesian economy to a minus 14% during the economic crisis. Although this blame was not certainly true, reformasi (reform) movement activists with KKN slogan had successfully broke down the regime.

Although corruption has become the major program of three presidents after Suharto namely Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) and Megawati (2001-2004), no significant result has yet been made. Habibie’s strategy is to firstly clean the state apparatus by establishing anti-corruption law for state apparatus (Law 28/1999), had failed to attract voters to support him in 1999 election. Abdurrahman Wahid was channeled to corruption cases that eventually impeached him after 18 months of presidency. His successor, Megawati, had showed more commitments to anti-corruption efforts when she formed Anti Corruption Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) in 2002. During her three years presidency, Tommy Soeharto, the youngest son of Suharto and Akbar Tandjung, parliament’s speaker, had convicted to corruption cases in 2002 (Sherlock 2002). Despite of the effort, corruption in Indonesia has been severe. Since Indonesia hasn’t had any measurement for its own corruption level, I will use survey by transparency International which explore by Larmour (2006). Survey of businesspersons and consultants on perception of corruption done by TI, in 1998, was placed Indonesia numbered 80 of 85 countries, and was crowned as the most corrupt country in Asia (TI 1998, Robertson-Snape 1999). Ten years after democratization, Indonesian corruption perception index has not shown significant progress, 97 of 99 countries (1999), 86 of 90 countries (2000), 88 of 91 countries (2001), 96 of 102 countries (2002), 122 of 133 countries (2003),  and 137 of 146 countries (2004) (TI 2009).

Significant progresses of anti-corruption efforts started in 2004-2009 during Susilo presidency. KPK has jailed numbers of corruptors in both in local and national level. Using traditional methods of telephones intercepts, KPK has successfully caught the “big fish” of corruption actors. As a result, there has been small increasing in corruption perception index as released by TI as follow, 140 of 159 countries (2005), 130 of 163 countries (2006), 143 of 179 countries (2007) 126 of 180 countries (2008). The latest result is the best achievement since the list has been published in 1993.

However, in the early period of Susilo’s second (final) five years term of presidency, there has been a tendency to weaken KPK. Three out of five KPK chairmen are detained. KPK chairman, Antasari Azhar was charged with first class murder of his rival in woman scandal in mid April 2009. Two other chairmen deputies were detained and are charged with power misuse. In the late September 2009, Susilo issued a presidential decree to create a team of five that responsible in finding three temporary KPK chairmen. The detention of two KPK chairmen deputies by the police has created public awareness in relation to the future of anti-corruption attempts in Indonesia.

This paper will focus on the recent development of anti-corruption effort, especially in weakening process of KPK in Indonesia. I argue that the systemic problem of corruption can only be solved by political support from those who hold significant political powers. It consists of three parts, firstly briefly explaining the nature of corruption in Indonesia and the formation of KPK, second, the rollback of corruption eradication effort and lastly the future of anti-corruption effort in Indonesia and close with short conclusion. Continue Reading »

• Politics
• Comments (0)

bayu dardias October 22nd, 2009

Mungkin sudah ribuan kali saya menemukan kesalahan yang dilakukan media.  Bahkan harian sekaliber KOMPAS  (221009) pun salah menuliskan riwayat hidup Muhaimin dan Andi Mallarangeng yang ditulis berasal dari  FISIP UGM. Kesalahannya sebenarnya sederhana, tetapi sungguh fatal, paling tidak untuk saya yang berada di dalamnya. Kesalahannya terletak pada penulisan FISIP instead of FISIPOL UGM !!!

FISIPOL UGM yang berdiri sejak 1955 merupakan kepandekan  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal ini berbeda dengan FISIP yang menjadi trade mark universitas lain. Mengapa FISIPOL, bukankah tidak efisien, mendingan FISIP, ngirit dua huruf.

Begini ceritanya…

Di FISIPOL UGM terdapat enam Jurusan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan (dulu jurusan Ilmu Pemerintahan dan dulu sekali Jurusan Ilmu Usaha Negara), Jurusan Sosiologi dan Jurusan Pembangunan Sosial (dulu Sosiatri). Nah dari enam Jurusan tersebut, empat  memiliki gelar kelulusan S.IP (Sarjana Ilmu Politik) dan dua memiliki gelar kelulusan S.Sos (Sarjana Sosial). Artinya wajar jika POLitiknya lebih ditekankan daripada Sosialnya. Mengingat kalau keduanya dipanjangkan terkesan wagu, misalnya menjadi FISOIPOL. Gak pantas sama sekali.

Selain itu, kata FISIP terkesan berupa singkatan yang belum selesai. Berbeda dengan FISIPOL, sepertinya mantep dan POL, dan tuntas sampai ujung.  Kalau gak percaya coba anda ucapkan. Suku kata POL ini penting karena membuat hati jadi lega. Ibaratnya, kalau FISIPOL ini tuntas sampai puncak, sedangkan FISIP baru pemanasan doang hehehe… hush!!!

Ketika singkatannya sedikit dipanjangkan, walaupun kurang nyaman, menjadi Fakultas Isipol, sejajar dengan Fakultas Teknik, Fakultas Filsafat dan Fakultas Kedokteran, tetap lebih indah dibanding Fakultas ISIP UGM. Apa boleh buat, nama fakultas kami memang  panjang dari 18 fakultas yang ada di UGM, hanya kalah panjang dari MIPA. Sekalipun nama Fakultas lain dipanjangkan (FK UGM menjadi Fakultas Kedokteran UGM), nama FISIPOL tetap saja disingkat menjadi Fakultas Isipol. Disingkat pun tetap lebih panjang dari nama Fakultas Hukum.

Tapi lebih penting daripada itu sebenarnya adalah karena memang itu namanya. Sejak dulu namanya adalah FISIPOL UGM, jadi mengurangi dua huruf berarti mengganti nama. Coba kalau sampeyan namanya GUNAWAN saya kurangi dua nama menjadi GUNAW gimana, apa sampeyan rela? Belum lagi kolega saya yang namanya NOVA, cuba saya kurangi dua menjadi NO, kan bisa repot dia ketika ada orang tanya “what is your name?” trus dijawab “NO.” Kan dikira nggak mau temenan. Lebih sengsara jika namanya Anjar, coba dibuang dua huruf menjadi Anj , repot lah, dikira misuh.

Jadi sekali lagi nama fakultas saya Fisipol UGM, jangan dikurangi, jangan ditambah-tambah.

• Sosial
• Comments (1)

bayu dardias October 21st, 2009

Jawapos 21 Okober 2009

SEANDAINYA Gamawan Fauzi benar-benar menjadi menteri dalam negeri untuk periode 2009-2014, hal ini merupakan terobosan besar. Tidak hanya dalam dinamika politik Indonesia, tetapi juga manajemen pelayanan publik. Apa saja yang dapat dibaca dari pencalonan itu?

Kedudukan Mendagri sangat strategis karena akan menjadi atasan langsung 33 gubernur, 398 bupati, dan 93 wali kota di seluruh Indonesia. Implementasi otonomi daerah bergantung, salah satunya, kepada kepiawaian Mendagri. Manajemen pemerintahan daerah di tingkat nasional dirumuskan dan dijabarkan oleh Depdagri. Di tingkat lokal, operasionalnya dilakukan oleh kepala daerah.

Walaupun telah bertransisi menuju demokrasi, reformasi sistem birokrasi pemerintahan pada level eksekutif belum mampu mengikuti cepatnya perubahan yang terjadi pada tataran legislatif. Sistem birokrasi pemerintahan masih menganut pola birokrasi kuno model Weberian yang membayangkan birokrasi sebagai satu-satunya aktor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebaliknya, pada tingkat partai, pemilu, dan parlemen, dinamika yang terjadi sangat cepat. Tampilnya tiga partai politik sebagai pemenang dalam tiga pemilu adalah buktinya. Tanpa perubahan yang nyata dalam sistem pemerintahan daerah, agenda reformasi akan pincang dan tersendat-sendat.

Dalam kasus Mendagri baru, dua terobosan penting kabinet SBY jilid II adalah dominasi sipil atas militer di pemerintahan dan cara pandang efektivitas pemerintahan yang meninggalkan cara pandang NKRI.

Continue Reading »

• Artikel Media
• Comments (0)

bayu dardias October 12th, 2009

Kedaulatan Rakyat, 11 Oktober 2009

Seolah isu lain dalam RUUK tidak penting, segenap energi, baik pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun warga Yogyakarta tersedot untuk isu tunggal, akankah Gubernur DIY dipilih langsung? Jika ditetapkan pemerintah pusat, akankah hal ini berlawanan dengan semangat demokrasi?

Sebelum mengambil kesimpulan bahwa penetapan bukanlah langkah yang demokratis, perlu kiranya dipertimbangkan tentang perkembangan kajian demokrasi di dunia. Dua catatan kecil tentang kajian demokrasi sebagai berikut:

Pertama, kajian  demokrasi biasanya mengambil negara sebagai unit analisis dan tidak untuk unit yang lebih kecil dari negara. Sangat jarang bagian dari negara semisal provinsi, negara bagian atau tingkat yang lebih kecil dari itu menjadi fokus kajian. Hal ini mudah dimengerti karena dalam tataran international, negaralah yang diakui. Selain itu aturan hukum mengikat yang membentuk sebuah sistem (moneter, ekonomi, politik) hanya dapat ditemukan pada level negara.

Kedua, demokrasi yang memberikan hak sama kepada setiap orang dewasa bukanlah hal yang telah berlangsung lama. Sebelumnya, hak untuk memilih yang menjadi jantung demokrasi dilakukan secara sedikit demi sedikit. Mula-mula hanya laki-laki dari golongan elit yang berhak untuk memilih seperti jaman Yunani yang bertahan ribuan tahun. Di Perancis, hak untuk memilih bagi seluruh laki-laki baru muncul tahun 1914 dan di Inggris tahun 1918. Pada tahun 1920-an perempuan juga menuntut untuk diberi hak memilih yang dikenal dengan women suffrage di Eropa. Perancis memberi hak wanita untuk memilih tahun 1944 dan Kuwait tahun 2005, Arab Saudi belum memberikan hak memilih bagi perempuan. Continue Reading »

• Artikel Media
• Comments (3)